Tindak Tegas ASN Pelaku Judi Online, Menteri PANRB Terbitkan Surat Edaran
Menteri Anas menegaskan judi online termasuk pelanggaran hukum. Perilaku tersebut bisa menyebabkan kerugian finansial, gangguan sosial dan psikologis, bahkan bisa mendorong perilaku kriminal lainnya. Tak dipungkiri, ASN bisa juga bisa terlibat dalam lingkaran perjudian daring ini.
“Kami sudah keluarkan Surat Edaran untuk mencegah dan menangani perjudian online. ASN yang terlibat akan kami kenakan tindakan tegas,” ungkap Menteri Anas. Larangan judi online itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 5/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang ditandatangani pada 24 September 2024.
Tindak pidana perjudian daring ini memasuki titik yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi judi online pada kuartal pertama tahun 2024 sudah mencapai Rp600 triliun.
Menteri Anas mengimbau instansi pemerintah melakukan kampanye atau gerakan mendukung anti-perjudian daring. Instansi pemerintah pusat dan daerah diimbau melakukan kegiatan edukatif bagi ASN dan non-ASN tentang dampak buruk perjudian daring.
“Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pegawainya untuk menemukan indikasi perjudian daring,” tegas Menteri Anas. Jika ditemukan adanya indikasi, PPK atau atasan bisa memberikan teguran atau peringatan kepada yang bersangkutan.
Bagi ASN pelaku perjudian daring yang pelanggarannya berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi, bisa dijatuhkan hukuman ringan hingga sedang. Sementara jika berdampak buruk bagi negara atau pemerintah, dijatuhi hukuman disiplin berat.
“Terhadap pegawai ASN yang masih menjadi tersangka dalam proses tindak pidana perjudian daring, dapat dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan,” tulis surat tersebut.
Sedangkan terhadap ASN yang telah ditetapkan sebagai terdakwa perjudian daring, tindak lanjut penanganan dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang bersifat inkracht atau berkekuatan hukum tetap.
Dalam surat tersebut dijelaskan, ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa kasus perjudian daring, PPK wajib memberhentikan sementara pegawai tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU No. 20/2023 tentang ASN.
SE ini juga menindak tegas tenaga non-ASN yang terlibat. Pegawai non-ASN yang terbukti terlibat perjudian daring, dapat dijadikan pertimbangan pejabat yang berwenang untuk melakukan penilaian kerja. “Atau pemutusan hubungan kerja pegawai non-ASN yang dilakukan sesuai perjanjian kontrak kerja,” tegas Menteri Anas.
Pimpinan instansi pemerintah diharapkan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap Upaya pencegahan dan penanganan perjudian daring ini. Setiap instansi pemerintah juga diimbau untuk menyampaikan upaya yang dilakukan masing-masing instansi, kepada Menteri PANRB c.q Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). (HUMAS MENPANRB)
Lebih lengkapnya mengenai SE Menteri PANRB No. 5/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah, dapat klik tautan berikut:
APEL PAGI KAMIS 26 SEPTEMBER 2024 KAPUS INGATKAN ASN SUPAYA UTAMAKAN NETRALITAS DI PILKADA 2024
H. Sartono, SKM selaku pembina Apel menegaskan, kegiatan ini adalah langkah konkret untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) yang menekankan netralitas ASN.
.jpeg)
.jpeg)
Penandatanganan ini tidak
hanya dilakukan di lingkup UPT Puskesmas Cisurupan, namun juga di seluruh
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
Dalam pakta integritas ini ASN harus berjanji pada diri sendiri dan berperilaku
sesuai dengan normatif yang telah ditentukan.
Penandatanganan ini dilakukan
seiring dengan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat,
serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut untuk Pilkada serentak
2024.
ASN di UPT Puskesmas Cisurupan Tanda Tangani Pakta Integritas Netralitas di Pilkada 2024
H. Sartono, SKM selaku pembina Apel menegaskan, kegiatan ini adalah langkah konkret untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) yang menekankan netralitas ASN.
.jpeg)
Penandatanganan ini tidak hanya dilakukan di lingkup UPT Puskesmas Cisurupan, namun juga di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Dalam pakta integritas ini ASN harus berjanji pada diri sendiri dan berperilaku sesuai dengan normatif yang telah ditentukan.
Penandatanganan ini dilakukan seiring dengan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut untuk Pilkada serentak 2024.
Pj. Bupati Garut: Bantuan Pemkab Sumedang Wujud Kepedulian Bagi Korban Bencana garutkab.go.id
Barnas Adjidin mengapresiasi kedatangan Pj. Bupati Sumedang dan menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian Pemerintah Kabupaten Sumedang. Kunjungan ini adalah wujud empati yang mendalam bagi para penyintas terdampak gempa. Bantuan ini, sebut Barnas, adalah amanah yang harus dilaporkan dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Barnas juga menekankan pentingnya mempererat hubungan kedua kabupaten, tidak hanya dalam penanganan bencana, tetapi juga dalam berbagai kerja sama lainnya. "Silaturahmi terus terjalin, tidak hanya dalam urusan kebencanaan tapi urusan-urusan lainnya yang memang bisa dikerjasamakan antara kedua kabupaten yaitu Sumedang dan Garut," tambahnya.
Di tempat yang sama, Pj. Bupati Sumedang, Yudia Ramli, menyampaikan keprihatinannya atas bencana yang melanda Garut dan berharap agar Kabupaten Garut segera pulih.
"Tidak seberapa bantuannya, tetapi kami adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki satu tradisi satali yaitu _saling talingakeun_, artinya empati, simpati, dan surti ketika saudara-saudara yang di Kabupaten Garut ini tertimpa bencana," ucapnya.
Yudia juga menegaskan bahwa kunjungannya merupakan simbol kebersamaan antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Garut, yang berdekatan dan berbatasan. Dalam kunjungan ini, Pemkab Sumedang menyerahkan donasi sebesar 50 juta rupiah untuk membantu masyarakat terdampak gempa.
"Kami datang ke sini adalah untuk memberikan semangat, dan semoga musibah ini segera selesai," pungkas Yudia.
Pj Bupati Garut Tinjau Rumah Terdampak Gempa Di Pasirwangi garutkab.go.id
Menurut Barnas, penanganan harus dilakukan secara cepat, tepat dan tuntas untuk memastikan keselamatan warga. Beberapa rumah sudah tidak aman untuk dihuni. Pihaknya bersama TNI, Polri, dan masyarakat, akan segera menangani persoalan ini. Fase tanggap darurat menjadi prioritas agar warga aman dari ancaman lebih lanjut.
"Masyarakat itu harus aman dulu, jangan sampai masyarakat tinggal di tempat yang rawan terhadap rumah-rumah yang rusak," tegas Barnas.
Barnas juga menginstruksikan selama 14 hari tanggap darurat agar segera didirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makanan warga terdampak. Selain itu, ia berharap pemerintah daerah dapat mendirikan shelter sementara bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal.
Selama masa tanggap darurat, tegas pj. Bupati, distribusi bantuan harus terkoordinasi dengan baik, dan bantuan yang dibutuhkan segera disalurkan, seperti air minum dan bahan pangan dasar lainnya
"Kalau nanti disaat-saat sedang tanggap darurat ada bantuan ini saya minta tersentral, jangan sampai nanti diterima terus gak jelas, saya ingin ada kejelasan," ucapnya.
"Dan saya akan melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan SOP (standar operational procedure) yang ada," tegasnya.
Terkait perbaikan rumah, pemerintah akan melakukan asesmen untuk menentukan besaran bantuan yang akan diberikan. Pihaknya, kata Barnas, akan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk memastikan penanganan bencana ini berjalan dengan jelas, tepat, dan akurat.
"Sehingga mana yang bisa dilakukan oleh provinsi, mana yang Pusat, mana yang oleh Kabupaten, jadi jangan sampai nanti nggak jelas gitu, karena ini semuanya kalau bencana itu harus jelas, tepat, akurat," imbuh Barnas.
Barnas menambahkan, banyaknya rumah yang mengalami kerusakan disebabkan karena rumah-rumah tadi berada dekat dengan epicentrum gempa. Ia kembali menegaskan agar penanganan terhadap para penyintas bencana gempa ini bisa dilakukan secara cepat, tepat, dan tuntas, sehingga dampak akibat kejadian ini tidak meluas.
"Jadi bahu-membahu lah semuanya ya sehingga permasalahan yang dihadapi kita hadapi ini segera selesai," tandasnya.
- Korban Luka : 5
- Rumah : 1.075
- Fasilitas Pendidikan : 14
- Fasilitas Ibadah : 16
2. Cisurupan :
- Rumah : 7
- Fasilitas Pendidikan : 1
- Fasilitas Ibadah : 1
3. Sukaresmi :
- Rumah : 2
- Fasilitas Pendidikan : 1
4. Samarang :
- Rumah : 16
5. Tarogong Kaler :
- Rumah : 1
6. Cibiuk :
- Rumah : 1
Banyak Rumah Rusak Akibat Struktur Yang Kurang Baik, Pj Bupati Garut Tekankan Pentingnya Mitigasi Bencana garutkab.go.id
"Saya lihat tadi banyak yang nggak pakai besi, itu kan pasti kalaupun ini mudah rubuh, kedua jangan di tempat yang bahaya, yang lereng-lereng gitu ya, harus betul-betul itu, terus tiap rumah tuh harus ada tanaman lah, nanti itu harus mulai dari sekarang, tanaman-tanaman yang kuat," ujar Barnas, di sela-sela peninjauan di Kecamatan Pasirwangi, Rabu malam (18/9/2024).
Ia juga menambahkan bahwa gempa susulan yang terjadi hingga lima kali turut menyebabkan kerusakan pada rumah warga dan fasilitas umum. Barnas menegaskan bahwa penanganan bencana harus segera dilakukan tanpa berlarut-larut, agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja dan bertani.
"Yang tentu nanti ini harus dirapatkan secara benar, tapi tidak lama saya itu tidak mau lama, jadi harus cepat kira-kira apa yang bisa dilakukan, jangan sampai berlarut-larut karena kan orang akan makan, orang harus berusaha, jangan karena ada bencana dia itu putus kerja atau bertani," ucapnya.
Barnas juga menyoroti pentingnya edukasi terkait mitigasi bencana yang perlu dilakukan di saat kondisi normal. Edukasi ini mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi bencana serta penerapan struktur dan model bangunan yang kuat.
"Saya melihat rumah yang menggunakan struktur baik tidak rusak, sedangkan rumah yang strukturnya lemah mengalami kerusakan. Masyarakat juga harus memahami cara evakuasi yang benar jika terjadi gempa, termasuk mengetahui titik kumpul," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut, dr. Leli Yuliani, melaporkan bahwa tujuh orang penyintas bencana telah mendapatkan perawatan medis di Puskesmas setempat. Dari tujuh penyintas tersebut, enam di antaranya berasal dari Kecamatan Pasirwangi dengan lima orang mengalami luka robek dan satu orang mengalami sesak napas, sedangkan satu korban lainnya berasal dari Kecamatan Tarogong Kaler dengan cedera di kepala. Pihaknya pun terus melakukan pemantauan kondisi para pasien.
"Kami akan terus melakukan penyisiran untuk memastikan kesehatan para korban dan memberikan bantuan sosial," ujar dr. Leli, Kamis (19/9/2024).
PKM CISURUPAN MENGADAKAN LOKA KARYA BULANAN DAN ACARA PERPISAHAN (purnabakti) STAF PUSKESMAS RABU 18 SEPT 2024
UPT Puskesmas Cisurupan
mengadakan Lokakarya Mini Bulanan pada hari Rabu, 18 September 2024 bertempat di RM
Lumbung Padi. Acara Lokakarya mini bulanan dimulai
pukul 13.00 WIB, dibuka oleh perwakilan Staf Puskesmas (Lilis Nurjanah, SKM, STr. Kes ) dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala UPT Puskesmas Cisurupan dr.
Hj. Vinta Vini Dyah P.
.jpeg)
Pada acara tersebut dilanjutkan dengan presentasi dari pemegang program esensial puskesmas antara lain: promosi kesehatan, gizi, kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan serta Laporan Keuangan (Bendahara).
Acara dilanjutkan dengan Perpisahan salah seorang Staf UPT Puskesmas Cisurupan yang telah memasuki masa pensiun, Semoga pengabdian dan kerja keras selama disini baik itu dedikasinya, pengetahuan dan pengalaman akan kami rindukan. Semoga sukses dalam perjalanan barunya.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
_1.jpg)
.png)
.jpeg)
.jpeg)
