Jakarta, 26 Januari 2024
Indonesia menjadi salah satu
negara yang ikut terlibat dalam program regulasi vaksin Asian Development Bank
(ADB Vaccine Regulation Project) di Kawasan Asia Pasifik. Program regulasi
vaksin ini bertujuan untuk mendapatkan akses produk vaksin yang aman,
berkhasiat, dan berkualitas.
ADB Vaccine Regulation Project
diinisiasi oleh Duke-NUS Center of Regulatory Excellence (CoRE) yang
berkolaborasi dengan Health Sector Group dari Asian Development Bank (ADB).
Program ini fokus pada penguatan sistem regulasi dan faktor regulasi dalam
pembuatan vaksin yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan ilmiah serta
kebijakan yang diterapkan sepanjang siklus produk.
Menteri Kesehatan RI Budi
Gunadi Sadikin mengatakan sistem regulasi farmasi memainkan peran penting dalam
memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat. Penilaian, perizinan,
pengendalian, dan pengawasan obat-obatan merupakan tantangan besar bagi tata
kelola nasional. Sebab, pesatnya perkembangan industri farmasi berimbas pada
peningkatan jumlah produk baru, permasalahan kualitas yang kompleks, dan
permasalahan teknis baru.
“Kita harus mengambil langkah
terobosan untuk mencapai ketahanan vaksin, termasuk berkolaborasi,
menghubungkan, mengintegrasikan, dan meningkatkan seluruh sumber daya dalam
pengembangan, produksi, dan kapasitas pengiriman vaksin,” ujar Menkes Budi pada
pertemuan stakeholders produsen vaksin Indonesia dengan Duke-NUS di Hotel
Westin, Jakarta, Jumat (26/1/2024).
Executive Director of the
Centre of Regulatory Excellence (CoRE) at the Duke-National University of
Singapore Medical School (Duke-NUS) Prof. John CW Lim mengapresiasi upaya
Indonesia menjamin keberlanjutan ekosistem vaksin melalui Volare.
“Kami kembali untuk bertemu
dengan pemangku kepentingan di bidang manufaktur vaksin di Indonesia untuk
lebih memahami peluang dan tantangan dalam pengembangan manufaktur vaksin dan
penguatan sistem regulasi di Indonesia,” katanya.
Misi CoRE adalah secara aktif
mempromosikan keunggulan regulasi melalui peningkatan kapasitas regulasi dan
inovasi kebijakan produk kesehatan dan sistem kesehatan di Asia Pasifik dan di
tingkat global.
“Saya ingin menegaskan kembali
betapa senangnya kami bisa kembali berada di Jakarta untuk membangun kemitraan
yang sudah ada dan menjajaki kolaborasi baru untuk memperkuat sistem peraturan
tingkat lanjut dan untuk mempromosikan inovasi kebijakan kesehatan,” katanya.
Lim menilai sangat penting
untuk membentuk cara-cara yang berkelanjutan dan praktis dalam memajukan
strategi dan kebijakan sistem kesehatan. Hal ini baik untuk mempersiapkan diri
menghadapi krisis kesehatan di masa depan.
Director Human and Social
Development Sector Office Sectors Group (SG) Asian Development Bank Dr. Patrick
L. Osewe mengatakan dalam produksi terkait vaksin, pihaknya harus fokus pada
penguatan regulasi agar mencapai tingkat kemandirian. Karena itu, ADB
berinvestasi membentuk kelompok penasihat vaksin regional, yang terdiri dari 12
regulator.
“Kami menyadari bahwa inilah
keadaan perekonomian kami saat ini. Kami tidak ingin mengalami apa yang kami
alami sebelumnya pada saat pandemi COVID-19, dan kami di sini untuk bekerja
sama dengan Indonesia,” ucap Dr. Patrick.
Berita ini disiarkan oleh Biro
Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi
lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor
hotline 1500-567, SMS 081281562620 dan alamat email kontak@kemkes.go.id.
Kepala Biro Komunikasi dan
Pelayanan Publik
dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid
.jpeg)
_1.jpg)
.jpeg)
.png)
.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar