Selain Nasib 27 Guru, Penandatanganan 1500 P3K Tenaga Kesehatan di Garut Tertunda Jurnalis Harian Garut-FOKUS-0 Views
HARIANGARUTNEWS.COM – Bupati Garut Dr H Rudy Gunawan SH MH MP, sebut saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut sangat minimal nilainya, namun memiliki beban untuk pembiayaan pembayaran bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Terus terang aja dengan
kondisi P3K ini, kita mengalami pendapatan yang sangat minimal, sedangkan
pengeluaran untuk P3K hampir 600 miliar,” ujar Rudy, usai kunjungan ke kantor
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Jum’at (24/03/2023).
Menurutnya, dengan
kondisi tersebut, anggaran untuk program pembangunan lain (fisik) tersedot
untuk pembiayaan pembayaran PPPK yang jumlahnya akan mencapai 9000an orang di
tahun 2023.
“Kita tidak akan bisa membangun di 2024,” ucapnya.
Rudy menyebutkan, jumlah P3K di Kabupaten Garut
sebanyak 5000 ditambah harus ada pengangkatan 2023 sebanyak 4000, sehingga
total 9000 P3K yang menjadi beban APBD.
Disinggung mengenai 27 P3K yang belum jelas nasibnya
saat ini, Bupati Rudy menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut
akan terus berusaha semaksimal mungkin.
“Yang 27 (P3K) kita usahakan, karena ini
kewenangannya di pemerintah pusat. Karena itu kan datanya dari Dapodik dan
semua diatur, kita tidak punya kewenangan apapun daerah itu. Kayak sekarang,
saya inginnya, bulan April (2023) ini sudah menggaji untuk tenaga kesehatan,
tapi ternyata tidak bisa,” ungkapnya.
Hal ini kata dia, karena proses di Badan Kepegawaian
Negara (BKN) belum selesai. Awalnya, saat ini akan dilakukan penandatanganan
perjanjian kerja dengan 1500 tenaga kesehatan. Ini ditunda karena belum turun
NIK (Nomor Induk Kependudukan)-nya.
“NIK-nya baru turun per hari ini tadi, 105 orang.
Masih ada sekitar 1400 lagi. Kan harus bareng-bareng,” katanya.
Rudy menambahkan, bahwa pada tahun 2023, Pemkab Garut
harus melakukan pengangkatan lagi sebanyak 4000 P3K untuk tenaga pendidik atau
guru. (Ndy)
Kemenkes Apresiasi Ikatan Alumni Serviam Bantu Atasi Stunting di Posyandu Dipublikasikan Pada : Selasa, 21 Maret 2023 00:00:00, Dibaca : 213 Kali
Pemerintah menargetkan stunting turun jadi 14% pada 2024. Hal tersebut diupayakan melalui pelayanan kesehatan Balita di Posyandu.
Keterlibatan
berbagai pihak diperlukan untuk mengejar target penurunan stunting. Peran
Ikatan Alumni Serviam Indonesia (IASI) misalnya, mereka merasa perlu ikut serta
menjadi bagian dalam upaya percepatan pencegahan stunting di Indonesia.
IASI
menjadi bagian dari solusi dan membantu pemerintah dengan memberikan bantuan
langsung pada gerakan Posyandu Aktif sebagai upaya percepatan pencegahan
stunting. Bantuan diberikan pada Senin (20/3) di Posyandu Paprika, Puskesmas
Kilasah, Serang Banten.
Dukungan
IASI berupa peralatan kesehatan yaitu satu set antropometri Kit serta satu set
doppler, satu tensimeter dan satu thermogun. Sementara itu untuk menambah
fasilitas Kesehatan di Puskesmas, IASI juga memberikan satu tempat tidur
pemerikasaan ibu hamil dan anak, dua meja dan empat kursi serta membuat dua
jamban dan membantu pembuatan saluran aliran air bersih.
IASI
juga memberikan program jangka panjang dengan memberikan makanan tambahan 12
kali dalam setahun serta membantu meningkatkan kapasitas kader melalui pelatihan
dan pendampingan sebanyak tiga kali dalam setahun.
Direktur
Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan drg. Widyawati, MKM mengatakan Posyandu
merupakan salah satu implementasi integrasi layanan primer. Posyandu merupakan
wadah pemberdayaan masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar pada
hari buka Posyandu minimal 1 bulan sekali.
''Dengan
adanya integrasi pelayanan kesehatan primer, terdapat berbagai layanan yang
siap diberikan kepada masyarakat di Posyandu,'' ujar Direktur drg. Widyawati di
Serang, Banten, Senin (20/3).
Menurutnya,
bila Posyandu berjalan baik, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat di wilayah
Posyandu tersebut akan memiliki status kesehatan yang baik. Selain itu,
Posyandu yang baik juga akan mendukung peningkatan literasi kesehatan di
wilayah tersebut.
Untuk
mewujudkan Posyandu yang optimal tentu saja harus didukung pula dengan tenaga
kesehatan dan kader yang memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam
menjalankan tugasnya, ucap drg. Widyawati.
Stunting
masih menjadi salah satu permasalahan besar di Indonesia. Untuk mencegah
stunting ini, maka Kementerian Kesehatan meluncurkan 5 gerakan, salah satunya
adalah Gerakan Posyandu Aktif.
Gerakan pencegahan stunting yang dilaksanakan ini tidak dapat hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sendiri, tetapi harus didukung oleh lintas sektor dan para mitra.
''Pada
hari ini, saya memberikan apresiasi yang besar kepada Ikatan Alumni Serviam
Indonesia yang telah turut serta mendukung Gerakan Posyandu Aktif di wilayah
binaan mereka yaitu Kota Serang,'' ungkapnya.
Ketua
Umum IASI Angela Basiroen menjelaskan pihaknya merasa terpanggil untuk bergerak
bersama dengan pemerintah mengatasi masalah stunting ini.
''Kami
para alumni merasa bahwa anak-anak adalah harapan bangsa ke depan, masa depan
Indonesia ada di tangan mereka. Harapan kami semoga dukungan kami ini bisa
membantu dan menjadi kebaikan buat masyarakat di sekeliling kami,'' jelas
Angela Basiroen.
Bantuan
ini adalah bantuan yang pertama dan akan segera bergerak ke Posyandu
kota/kabupaten lainnya yang perlu didukung.
Berita
ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan
RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes
melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002,
52921669, dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id (D2).
Pemerintah Beri Apresiasi Berbagai Pihak yang Terlibat Pada Penanganan COVID-19 Dipublikasikan Pada : Selasa, 21 Maret 2023 00:00:00, Dibaca : 227 Kali
Jakarta, 20 Maret 2023
Pemerintah memberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan berkontribusi terhadap penanganan COVID-19. Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan Jakarta, pada Senin (20/3).
Keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 merupakan bukti bahwa Indonesia
mampu menghadapi tantangan seberat apapun bila kita bersatu demi kepentingan
Bangsa dan Negara. Bahkan, keberhasilan ini mendapat pengakuan dari berbagai
negara termasuk dari World Health Organization dan John Hopkins University.
Oleh karena itu, sebagai bentuk apresiasi terhadap seluruh pihak yang
telah ikut berpartisipasi dalam penanganan pandemi, pemerintah memberikan
penghargaan penanganan COVID-19 atau PPKM Awards.
Terselenggara atas kolaborasi hebat antara Kemenko bidang Kemaritiman
dan Investasi, Kemenko bidang Perekonomian, Kementerian Kesehatan, Kementerian
Dalam Negeri, TNI, Kepolisian RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB).
Pemberian penghargaan, dilakukan dengan metodologi yang seobjektif
mungkin. Adapun tim juri dari pemilihan PPKM Award ini adalah para pakar
epidemiolog.
Penghargaan diberikan kepada lebih dari 800 penerima. Dari semua
kategori, ditetapkan pemenang berdasarkan kawasan yakni Kawasan Sumatera;
Jawa-Bali; Sulawesi; Kalimantan; Nusa Tenggara-Maluku-Papua.
Adapun kategori penghargaan sebagai berikut:
1. Kategori penghargaan Pemerintah Daerah
Penjurian kategori ini dipimpin oleh
Kementerian Dalam Negeri untuk memilih Provinsi Berkinerja Terbaik dan Kab/Kota
Berkinerja Terbaik (33 pemenang)
2. Kategori Penghargaan Fasilitas Layanan Kesehatan
Penjurian kategori ini dipimpin oleh
Kementerian Kesehatan untuk memilih Puskesmas (102 pemenang); Rumah Sakit (59
pemenang); Laboratorium Terbaik (126 pemenang)
3. Kategori Penghargaan Satuan TNI Daerah;
Penjurian kategori ini dipimpin oleh Tentara
Nasional Indonesia untuk memilih Kodam Terbaik dan Kodim Terbaik; (6 pemenang)
4. Kategori Penghargaan Satuan Kepolisian
Penjurian kategori ini dipimpin oleh
Kepolisian Republik Indonesia untuk memilih Polda Terbaik dan Polres Terbaik;
(6 pemenang)
5. Kategori Penghargaan Lain-lain diberikan untuk memilih :
Sentra Vaksinasi terbaik; (79 pemenang)
Layanan Telemedisin terbaik; (18 pemenang)
Media dan Influencer terbaik; (38 pemenang)
Organisasi keagamaan pendukung pemerintah dalam penanganan pandemi
terbaik; (7 pemenang)
Akademisi pendukung pemerintah dalam penanganan pandemi terbaik; (5
pemenang)
BUMN pendukung layanan penanganan pandemi terbaik; (13 pemenang)
Organisasi Internasional pendukung Pemerintah Indonesia dalam penanganan
pandemi terbaik; (29 pemenang)
Perusahaan swasta luar negeri pendukung Pemerintah Indonesia dalam
penanganan pandemi terbaik; (110 pemenang)
Perusahaan swasta dalam negeri pendukung pemerintah dalam penanganan
pandemi terbaik; (179 pemenang)
LSM pendukung Pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi terbaik; (30
pemenang)
Dalam kesempatan tersebut, turut diberikan Special Award dan penghargaan
Dewan Pers.
Selain penghargaan kepada seluruh komponen bangsa, pemerintah juga
memberikan apresiasi kepada lebih dari 30 negara sahabat yang telah membantu
pemerintah dalam pengendalian pandemi COVID-19 di Indonesia.
Penghargaan Penanganan COVID-19
Melalui penghargaan ini, pemerintah berharap dapat menjadi inspirasi dan
motivasi seluruh pihak untuk bersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pemerintah juga berharap sinergitas, kolaborasi dan koordinasi yang
sudah terbangun dapat terus berlanjut guna mendukung penanganan masalah
kesehatan lainnya.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik,
Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor
hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620 dan
alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id (MF)
Jelang Ramadan, Pemkab Garut Gelar Rapat Forkopimda garutkab.go.id
22 Mar 2023 Hanapi 30
garutkab.go.id
GARUT, Garut Kota - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut
menggelar acara Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam
rangka persiapan menjelang bulan Ramadan 1444 Hijriah sekaligus silaturahmi,
bertempat di Area Ruang Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut,
Selasa (21/3/2023).
Rapat Forkopimda ini dipimpin langsung oleh Bupati
Garut, Rudy Gunawan, dan dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup) Garut, dr. Helmi
Budiman, beserta unsur Forkopimda Kabupaten Garut.
Bupati Garut menyampaikan, jika rapat kali ini
membahas terkait kesiapsiagaan Pemkab Garut dalam menghadapi bulan suci ramadan
dan idulfitri yang akan segera dijalankan oleh masyarakat Kabupaten Garut.
"Forkopimda membuat maklumat yang intinya adalah semua harus mempunyai pandangan yang sama bahwa bulan suci ramadan adalah bulan yang disucikan dan harus bersifat khidmat, harus ada satu situasi yang kondusif dalam rangka pelaksanaan ibadah (di) bulan suci Ramadan semuanya khusyu lah," ujar Bupati Garut.
Pihaknya pun akan segera menindaklanjuti keinginan
masyarakat untuk berdagang selama bulan Ramadan. Meskipun begitu, khususnya
jalan yang menjadi jalur utama arus mudik seperti Jalan Ibrahim Adjie, pihaknya
akan melarang masyarakat untuk berdagang satu minggu sebelum Idul Fitri.
"Yang kedua bahwa kita pun akan segera menindaklanjuti mengenai keinginan
masyarakat untuk berdagang selama bulan Ramadan, tapi ya untuk jalur-jalur yang
ada sekarang ini seperti Ibrahim Adjie itu kan jalur utama (mudik), jalur utama
yang akan kita lakukan jadi kita selama bulan suci Ramadan (atau) satu minggu
menjelang ada harus mudik kita harapkan tidak boleh dipergunakan,"
ucapnya.
Pihaknya juga, lanjut Rudy, akan mengizinkan
Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berdagang di kawasan Pengkolan. Namun ia
berharap agar PKL di lokasi tersebut didahulukan pedagang yang telah eksisting
atau sudah lama berdagang di Pengkolan Garut. Oleh karena itu, ia mengatakan
pihaknya akan menindak tegas jika ada orang yang menjual belikan lapak di
kawasan Pengkolan Garut.
"Kalau untuk pengkolan kita memberikan kesempatan pedagang ada sedikit majulah (posisinya), agak maju teh di pinggir jalan gitu (berdagangnya), yang tadi kan sudah ada rekayasa lalu lintas ya tapi (tetap harus) tertib, ya (untuk) waktunya nanti kita bicarakan," tandasnya.
Pasien Difteri di RSUD dr Slamet Garut Tinggal Dua Orang, Satu Berasal Dari Kadungora Hendrik Prima . Minggu, 19 Maret 2023 | 17:01 WIB I news Garut
GARUT, iNewsGarut.id – Pasien suspek difteri saat ini yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.Slamet Garut tinggal dua orang, satu diantaranya berasal dari Kadungora, Garut, Jawa Barat.
"Saat ini yang dirawat 2 orang, 1 pasien usia 16 tahun dari kecamatan Kadungora,"singkatnya.
Rumah Sakit dr Slamet Garut secara keseluruhan selama ini merawat pasien difteri dari berbagai daerah di Kabupaten Garut berjumlah sebanyak 22 orang.
"Sekarang 2 orang masih dirawat, total dari sebelumnya berjumlah 20 orang yang dirawat, jadi total pasien yang dirawat di rumah Sakit selama ini sebanyak 22 orang,"ungkapnya.
Untuk yang meninggal di RSUD dr Slamet, Kata Willy, dari data yang didapat yang meninggal akibat penyakit difteri di RSUD dr Slamet Garut hanya 1 orang.
"Kalau yang meninggal dunia di rumah sakit hanya 1 orang, 8 orang itu meninggal di tempat tinggalnya, bukan di rumah sakit,"ujarnya.
Menurutnya, saat ini pihaknya melakukan penanganan intensif pada 1 orang pasien suspek Difteri yang ada di RSUD dr Slamet Garut.
"Perawatan intensif dilakukan pada 1 orang suspek difteri yang dirawat saat ini, mudah-mudahan setelah ini tidak ada tambahan pasien akibat penyakit tersebut,"ucapnya.
Diketahui Pemerintah Kabupaten Garut melalui dinas kesehatan saat ini masih melakukan pencegahan wabah difteri dengan cara melakukan outbreak response immunization (ORI) di lokus KLB Difteri maupun menggerakkan kembali imunisasi -imunisasi di setiap wilayah yang ada di Kabupaten Garut untuk mencegah penyebaran penyakit difteri.







.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)


.jpeg)


.jpeg)


.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)



.jpeg)
.jpeg)



































.png)

