HARIANGARUTNEWS.COM – Bupati Garut Dr H Rudy Gunawan SH MH MP, sebut saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut sangat minimal nilainya, namun memiliki beban untuk pembiayaan pembayaran bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Terus terang aja dengan
kondisi P3K ini, kita mengalami pendapatan yang sangat minimal, sedangkan
pengeluaran untuk P3K hampir 600 miliar,” ujar Rudy, usai kunjungan ke kantor
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Jum’at (24/03/2023).
Menurutnya, dengan
kondisi tersebut, anggaran untuk program pembangunan lain (fisik) tersedot
untuk pembiayaan pembayaran PPPK yang jumlahnya akan mencapai 9000an orang di
tahun 2023.
“Kita tidak akan bisa membangun di 2024,” ucapnya.
Rudy menyebutkan, jumlah P3K di Kabupaten Garut
sebanyak 5000 ditambah harus ada pengangkatan 2023 sebanyak 4000, sehingga
total 9000 P3K yang menjadi beban APBD.
Disinggung mengenai 27 P3K yang belum jelas nasibnya
saat ini, Bupati Rudy menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut
akan terus berusaha semaksimal mungkin.
“Yang 27 (P3K) kita usahakan, karena ini
kewenangannya di pemerintah pusat. Karena itu kan datanya dari Dapodik dan
semua diatur, kita tidak punya kewenangan apapun daerah itu. Kayak sekarang,
saya inginnya, bulan April (2023) ini sudah menggaji untuk tenaga kesehatan,
tapi ternyata tidak bisa,” ungkapnya.
Hal ini kata dia, karena proses di Badan Kepegawaian
Negara (BKN) belum selesai. Awalnya, saat ini akan dilakukan penandatanganan
perjanjian kerja dengan 1500 tenaga kesehatan. Ini ditunda karena belum turun
NIK (Nomor Induk Kependudukan)-nya.
“NIK-nya baru turun per hari ini tadi, 105 orang.
Masih ada sekitar 1400 lagi. Kan harus bareng-bareng,” katanya.
Rudy menambahkan, bahwa pada tahun 2023, Pemkab Garut
harus melakukan pengangkatan lagi sebanyak 4000 P3K untuk tenaga pendidik atau
guru. (Ndy)
.jpeg)
_1.jpg)
.jpeg)
.png)
.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar