313.737 Timbangan Gantikan Dacin, Kini Timbang Bayi di Posyandu Gunakan Antropometri Dipublikasikan Pada : Senin, 16 Januari 2023 00:00:00, Dibaca : 261 Kali

 

Jakarta, 16 Januari 2023

Kementerian Kesehatan berfokus pada intervensi spesifik untuk penanganan stunting pada anak, baik yang dilakukan sebelum masa kelahiran maupun setelah kelahiran. Setelah kelahiran, deteksi dini stunting dilakukan melalui pengukuran di Posyandu.

''Agar pemeriksaan pengukuran bayi terstandar, kita gunakan antropometri di seluruh Posyandu di Indonesia sekaligus kita bisa pastikan perlambatan pertambahan berat badan bisa dideteksi lebih cepat sehingga tidak terjadi malnutrisi kronik yang akhirnya menjadi stunting,'' ujar Menkes Budi G Sadikin Minggu (15/1).

Diagnosis stunting ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan antropometri dan penunjang.

Hasil pengukuran menjadi deteksi dini oleh kader di Posyandu, untuk kemudian dirujuk ke dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk diagnosis, pemberian konseling dan edukasi. Bayi dan Balita stunting kemudian dirujuk ke dokter spesialis anak di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) untuk mengidentifikasi faktor-faktor medis atau red flags penyebab stunting.

Total kebutuhan antropometri kit sebanyak 313.737 dari jumlah Posyandu 303.416 yang ditargetkan akan terpenuhi pada tahun 2024.

Sebelumnya tahun 2019 baru 25.177 Puskesmas memiliki antropometri kit, 2020 sebanyak 1.823 Posyandu, tahun 2021 sebanyak 16.936 Posyandu, tahun 2022 berjumlah 34.256 Posyandu, tahun 2023 ditargetkan berjumlah 127.033 Posyandu, dan 2024 ditargetkan mencapai 81.512 Posyandu yang memiliki antropometri.

Pelatihan pemantauan pertumbuhan dilakukan dengan melibatkan tenaga terlatih dari Puskesmas.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id (NI).

Share:

Read More

Indonesia Punya 'Radar' Pendeteksi Virus Varian Baru di Setiap Daerah Dipublikasikan Pada : Kamis, 19 Januari 2023 00:00:00, Dibaca : 32 Kali

 

Bogor, 19 Januari 2023

Kasus COVID-19 di Indonesia hingga saat ini masih terkendali. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan hal itu berkat kemampuan Indonesia dalam mengidentifikasi jenis virus varian baru.

''Kita bisa mengendalikan COVID-19 karena kita tahu musuhnya apa dengan metode yang namanya genome sequencing,'' ujar Menkes Budi pada pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Selasa (17/1).

Dihadapan para pimpinan daerah, Menkes Budi mengatakan pertama kali Indonesia bisa melakukan genom sequencing hanya bisa melakukan 140 sampel selama 9 bulan. Sekarang setiap bulan bisa mencapai 8 ribu sampel.

Dulu alat-alatnya hanya di Jawa di beberapa kota besar, sekarang sudah ada di 12 kota di seluruh Indonesia. Dari pemeriksaan genome sequencing dapat diketahui kenaikan dari kasus COVID-19 bukan disebabkan oleh mobilitas atau hari besar melainkan akibat adanya virus varian baru.

Sejak awal 2021 kasus COVID-19 naik karena varian Alpha, selanjutnya varian Delta, diikuti varian Omicron yang kasus hariannya hampir mencapai 60 ribu. Di negara-negara lain terjadi juga dua gelombang besar yaitu ketika adanya varian Omicron BA.4 dan BA.5 di sekitar bulan Juli-Agustus, juga varian BQ.1 dan XBB .

Berkat upaya genome sequencing, lanjut Menkes, Indonesia tidak mengalami kenaikan tinggi pada 2 gelombang tersebut.

''Jadi kita yakin bisa mengendalikan COVID-19 dengan baik karena kita tahu caranya adalah dengan cepat mengidentifikasi musuhnya apa, varian barunya apa melalui genome sequencing,'' ucap Menkes.

Dikatakan Menkes, pemeriksaan genome sequencing sudah ditata di lebih dari 12 laboratorium di seluruh Indonesia.

''Jadi kayak 'radar'nya ini setiap hari di monitor kalau ada varian-varian baru,'' ungkap Menkes Budi.

Selain mengetahui variannya, kata Menkes, kita mesti tahu juga daya tahan imunitas masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan satu dari beberapa negara di dunia yang mengukur kekuatan daya tahan imunitas tubuhnya.

Selama 6 bulan dari Januari 2022, Kemenkes telah mengukur imunitas masyarakat melalui metode Sero Survey. Hasilnya 87% rakyat Indonesia sudah punya daya tahan atau imunitas di level 400-an.

6 bulan berikutnya dilakukan lagi Sero Survey dan hasilnya naik jadi 98,5% masyarakat Indonesia sudah memiliki daya tahan imunitasnya di level 2000-an.

''Sekarang tingkat imunitas masyarakat masih tinggi, buktinya dua kali gelombang tinggi kasus COVID-19 seperti di Eropa dan Cina, kita tidak naik,'' ucap Menkes Budi.

''Kita bisa mengendalikan COVID-19 karena kita tahu musuhnya apa dengan genome sequencing, yang kedua kita tahu daya imunitas masyarakat di level berapa melalui Sero Survey,'' tambahnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id (D2).

 

Share:

Read More

Dua Pesan Menkes Kepada Pimpinan Daerah untuk Cegah Stunting Dipublikasikan Pada : Kamis, 19 Januari 2023 00:00:00, Dibaca : 31 Kali

 

Bogor, 19 Januari 2023

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menjelaskan dihadapan para pimpinan daerah bahwa untuk mencegah stunting hal yang utama dilakukan adalah dengan intervensi spesifik pada ibu sejak remaja dan intervensi spesifik pada anak di usia 6 bulan sampai 24 bulan.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Selasa (17/1).

''Stunting saya pesannya cuman dua yaitu intervensi spesifik pada ibu sejak remaja dengan memberikan tablet tambah darah dan pada anak usia 6 sampai 24 bulan dengan memberikan protein hewani pada MPASI,'' ujar Menkes Budi.

Menkes Budi menjelaskan stunting merupakan kurang gizi yang mengakibatkan rendahnya IQ anak sebesar 20% di bawah rata-rata. Dengan demikian jika dilihat dari sudut pandang pendapatan daerah, apabila SDM di suatu daerah memiliki IQ rendah maka pendapatan daerah akan rendah juga.

Karena masalahnya adalah jika seseorang dengan intelektual rendah maka dia tidak bisa bekerja dengan profesi yang lebih tinggi yang menghasilkan income yang juga lebih tinggi.

''Jadi kalau kita mau maju, pendapatannya tinggi, jangan sampai stunting. Karena kalau stunting itu intelektualnya 20% lebih rendah,'' ucap Menkes Budi.

Untuk mencegah stunting, lanjut Menkes, yang paling penting adalah mesti intervensi spesifik jangan sampai ibu di usia remaja mengalami anemia. Intervensinya dengan memberikan tablet tambah darah dan memastikan tablet tersebut diminum.

Upaya lain yang juga penting adalah dengan memberikan protein hewani melalui MPASI sejak anak usia 6 sampai 24 bulan.

''Makanan tambahan ini saya sampaikan bukan biskuit tapi makan yang mengandung protein hewani bisa ikan, bisa ayam, bisa daging sapi, yang paling gampang adalah telur,'' ucap Menkes Budi.

Ia menekankan, kalau anak sudah stunting itu sudah telat. Jadi jangan tunggu sampai stunting.

''Caranya adalah jika berat badan anak tidak naik maka harus langsung kirim ke Puskesmas untuk diintervensi dan diberi makanan tambahan selama 14 hari,'' tegas Menkes Budi.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id (D2).

Share:

Read More

Wabup Garut Ajak Dinkes Disdik Dan Satpol PP Awasi Makanan Anak Sekolah garutkab.go.id

GARUT, Tarogong Kidul - Wakil Bupati (Wabup) Garut, dr. Helmi Budiman, mengingatkan jajarannya untuk senantiasa waspada terhadap makanan-makanan berbahaya. Hal itu diungkapkannya menyusul maraknya kasus terjadi di beberapa wilayah terhadap makan chiki ngebul (chikbul) - salah satu makanan ringan berisi nitrogen cair.

"Saya mendapatkan  laporan ada satu makanan yang membahayakan, kalau membahayakan apalagi di Jawa Barat ini adalah kasus yang paling banyak, merusak tenggorokan, merusak lambung bahkan sering lambung bocor, sudah saya minta nanti ke Dinas Kesehatan apalagi sudah ada suratnya dari Kementerian Kesehatan itu larang (atau) dilarang, dan saya minta orang tua maupun Guru untuk mengawasi," ujar Wabup Garut saat memimpin Apel Gabungan Terbatas, di Lapang Sekretariat Daerah (Setda) Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (16/1/2023).

Selain Chikbul, ia juga meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk mengawasi makanan-makanan lain khususnya yang ada di lingkungan sekolah. Sehingga ia menginstruksikan Dinas Kesehatan (Dinkes) Garut,  Dinas Pendidikan (Disdik) Garut dan Satpol PP untuk terjun ke lapangan memeriksa keamanan makanan-makanan tadi.

"Ini harus segera turun, dinas kesehatan turun keliling ke sekolah-sekolah, dan saya juga minta bantuan dari dinas pendidikan, satpol juga, karena kita mempersiapkan mengeluarkan dana yang besar  stunting, sedangkan yang anak-anak kita yang sudah besar, yang 6 tahun, 7 tahun, 12 tahun kita biarkan badannya rusak ini juga (perlu diperhatikan)," ucapnya.

Hal tersebut dilakukan, karena dirinya tidak mau nantinya anak-anak masa depan bangsa mudah sakit di usia produktifnya.

"Hari ini mungkin tidak terasa hari ini masih sehat, ginjalnya masih sehat jantungnya masih sehat, tapi kita nggak tahu dengan 40 tahun lagi dengan makanan-makanan yang berbahaya, bisa jadi mereka oke dari usia produktif 40 tahun, tapi bisa jadi sesungguhnya tidak produktif karena sakit-sakitan," kata dr. Helmi.

Sehingga ia mengajak semua pihak untuk turun ke lapangan, apalagi menurutnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut memiliki berbagai penunjang mulai dari kendaraan laboratoriumnya hingga tenaga gizinya pun dimiliki oleh Pemkab Garut.

Wabup mengajak peserta apel yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Garut untuk mempersiapkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna menunjang generasi emas tahun 2045.

"Jadi secara fisik kita persiapkan, kemudian otaknya pun harus kita persiapan, pemikiran pun harus kita persiapkan, makanya betul kita memerlukan ruang atau kelas yang baik, tetapi sesungguhnya yang lebih dari itu adalah bagaimana anak-anak kita mempunyai kecerdasan, mempunyai pemikiran yang lebih baik dari pada generasi kita generasi sebelum mereka," tandasnya.

 

 

Share:

Read More

PEMERIKSAAN LANSIA DI POSYANDU GELATIK SENIN 09 JANUARI 2022

 

Share:

Read More

Cegah Saling Klaim, Kemenkes Atur Pelayanan Kesehatan Lewat Shared Competency di Rumah Sakit Dipublikasikan Pada : Minggu, 08 Januari 2023 00:00:00, Dibaca : 13 Kali

 

Jakarta, 8 Januari 2023

Kementerian Kesehatan saat ini sedang melakukan transformasi kesehatan secara besar-besaran untuk mendorong akses dan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Saat tengah berfokus untuk membangun layanan kesehatan rujukan secara fisik melalui pembangunan rumah sakit maupun pemenuhan alat kesehatan dan farmasi ke rumah sakit di 514 kabupaten/kota, pada saat yang sama Kemenkes kini mulai menata pelayanan kesehatan bagi dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan dokter subspesialis/dokter gigi subspesialis yang bertugas di rumah sakit melalui shared competency.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/5/2023 tentang Penataan Pelayanan Kesehatan Bagi Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Subspesialis/Dokter Gigi Subspesialis Dengan Kompetensi yang Bersinggungan Melalui Shared Competency di Rumah Sakit.

SE No. HK.02.01-MENKES-5-2023 ttg Penataan Pelayanan Kesehatan Bagi Dokter Spesialis Dokter Gigi Spesialis Dokter Subspesial Dokter Gigi Subspesialis Shared Competency di RS-signed

Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin dalam keterangannya mengatakan, keputusan ini merupakan respon cepat dari pemerintah untuk mengatasi persoalan klaim pelayanan antar tenaga kesehatan sebagai akibat dari adanya kesamaan kompetensi Nakes dalam satu rumah sakit.

Pada suatu pelayanan medis tertentu misalnya, ternyata dalam praktiknya dapat dilakukan oleh dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan dokter subspesialis/dokter gigi subspesialis dari bidang spesialisasi atau subspesialisasi yang berbeda. Tak jarang, sering terjadi desakan yang berdampak pada pelayanan kesehatan kepada para pasien.

Diharapkan, setelah penataan ini rumah sakit dapat berfokus dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan layanan spesialistik dan subspesialistik, termasuk dalam penggunaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan.

''Untuk menjawab adanya kompetensi yang sama atau bersinggungan antara dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan dokter subspesialis/dokter gigi subspesialis, diperlukan penataan penerapan shared competency agar pelayanan kesehatan kepada pasien menjadi berkualitas dan tidak ada saling klaim pelayanan oleh dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan dokter subspesialis/dokter gigi subspesialis,'' kata Menkes dalam SE tersebut.

Ia pun menegaskan, kepada Kepala/Direktur/Direktur Utama Rumah Sakit di seluruh Indonesia yang akan menerapkan shared competency untuk dapat mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan pasien khususnya terhadap pelayanan kesehatan yang menjadi prioritas program transformasi layanan rujukan.

''Kepala/Direktur/Direktur Utama rumah sakit wajib menerapkan manajemen pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien dengan pendekatan multidisiplin dan tepat guna mulai dari berbagai prosedur diagnostik, tindakan medis sampai dengan terapi pengobatan terhadap pasien,'' terang Menkes.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam SE ditegaskan bahwa penerapan shared competency hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dokter subspesialis/dokter gigi subspesialis; dan/atau dokter spesialis/dokter gigi spesialis dengan kewenangan tambahan dan kualifikasi tertentu.

Setiap tenaga kesehatan harus memiliki standar kompetensi yang telah disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau buku putih (white paper) masing- masing bidang spesialis atau subspesialis.

Selain itu, tenaga kesehatan juga wajib memiliki clinical appointment berdasarkan rekomendasi komite medik dari Kepala/Direktur/Direktur Utama rumah sakit tempatnya bertugas.

''Rekomendasi komite medik diberikan berdasarkan sertifikat kompetensi atau sertifikat kompetensi tambahan atau dokumen lain yang membuktikan kompetensi yang dimiliki tenaga medis,'' sebut Menkes. 

Disamping memperhatikan aspek kualitas tenaga kesehatan, sisi lain yang juga diperhatikan pemerintah adalah aspek monitoring dan evaluasi penerapan shared competency yang dilakukan secara berkala dapat memberikan pelayanan kesehatan yang efektif, berkualitas dan terstandar untuk menjamin mutu dan keselamatan pasien.

Pada tahap ini, Kementerian Kesehatan pun terlibat secara langsung memberikan pembinaan dan pengawasan atas penerapan shared competency di rumah sakit, termasuk dalam penggunaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan.

Lebih lanjut Menkes menjelaskan, hasil monitoring dan evaluasi dari penerapan shared competency tersebut, kemudian disampaikan kepada kepada Menkes melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

''Nantinya, hasil laporan tersebut digunakan sebagai bahan untuk melakukan penilaian dalam proses akreditasi dan/atau re akreditasi rumah sakit,'' ujar Menkes.

Di akhir SE, Menkes juga meminta kepada Kepala/Direktur/Direktur Utama Rumah Sakit di seluruh Indonesia agar aturan tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya.

''Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi rumah sakit dalam penerapan shared competency untuk meningkatkan akses dan menjaga mutu pelayanan kesehatan,'' tutupnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id (MF)

 

x

Share:

Read More

 

GARUT, Banyuresmi - Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman menghadiri acara "Pasar Bahagia" yang diselenggarakan oleh Yuk Peduli di Masjid Pemuda Ashabul Kahfi, Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Sabtu (7/1/2023).

Wabup Garut menilai, kegiatan Pasar Bahagia ini merupakan acara yang sangat menarik, karena diawali dengan beberapa rangkaian ibadah, seperti shalat tahajud, shalat subuh berjamaah, ceramah, kemudian diakhiri dengan kegiatan Pasar Bahagia.

"Pasar Bahagia itu ada pasar, kita bisa ngambil makanan, dan gratis. Itu (dibayarnya) cukup dengan berdoa, doanya boleh apa saja. Apapun (doa yang baik)," ucap Wabup Garut.

Ia mengungkapkan, kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 300 warga Banyuresmi. Ia juga berterimakasih kepada Yuk Peduli yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, karena dapat membantu masyarakat Garut khususnya bagi masyarakat tidak mampu.

"Terimakasih Yuk Peduli sudah memberikan perhatian kepada masyarakat Kabupaten Garut dan memang hari ini masyarakat sangat membutuhkan dengan makanan-makanan, apalagi makanan sehat," lanjutnya.

Sementara itu, salah satu panitia kegiatan, Nurwan menerangkan, bahwa kegiatan Pasar Bahagia ini sudah berjalan sebanyak tiga kali. Ia menuturkan, bahwa ini adalah bentuk kepedulian dari Yuk Peduli terhadap masyarakat sekitar yaitu dengan cara mengemas kegiatan tersebut melalui rangkaian ibadah salah satunya dengan tahajud bersama.

"Sebelum sholat subuh tuh sambil nunggu solat subuh kita ajak juga tilawah, sekali tilawah itu satu juz, setelah itu sholat subuh berjamaah akbar ditutup dengan tausiyah akbar, baru setelah tutup semua rangkaian utamanya Pasar Bahagia," ucapnya.

Ia memaparkan, dalam kegiatan ini pihaknya sudah menyiapkan sebelas macam kebutuhan dasar, salah satunya yaitu sayur mayur. Nurwan menambahkan, pada awalnya pihaknya menargetkan masyarakat yang hadir sebanyak 200 orang, namun ternyata antusiasme masyarakat sungguh luar biasa sehingga kurang lebih 300 orang masyarakat hadir dalam kegiatan ini.

"Ini kita sih khususkan untuk masyarakat Desa Cipicung, tapi alhamdulilah juga dengan spanduk yang kita pasang kemarin, juga banyak masyarakat umum yang datang dari Kecamatan Banyuresmi," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, dirinya berterimakasih kepada Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman yang sudah mendukung secara langsung kegiatan ini. Selain itu, ia juga berterimakasih kepada pemerintah setempat yaitu Kecamatan Banyuresmi yang telah memberikan dukungan secara penuh terhadap kelangsungan rangkaian acara Pasar Bahagia ini.

"Harapan kami mudah-mudahan Pasar Bahagia ini bisa terus berlanjut, jadi kami bisa terus menjaga senyum abadi para ibu-ibu jadi pas datang ke rumah bisa langsung masak enak, gak usah mikirin uangnya dari mana, dan yang paling penting support dari Pak Wabup menjadi support besar bagi kami, bahwa kami menjadi bagian mensukseskan program pemerintah," tandasnya.

 

Share:

Read More

APEL VIRTUAL ZOOM SENIN 09 JANUARI 2023 BERTEMPAT DI AULA KEC. CISURUPAN

 

Share:

Read More

Ini Capaian Kinerja Kementerian Kesehatan di Tahun 2022 Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669. (MF)

 

Jakarta, 5 Januari 2023

Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin mengungkapkan bahwa sektor kesehatan berhasil mencatatkan berbagai capaian positif sepanjang tahun 2022, mulai dari penanganan pandemi COVID-19 dan vaksinasi serta transformasi kesehatan.

Pada penanganan pandemi, Menkes menyebutkan bahwa Indonesia berhasil dalam penanganan COVID-19. Terbukti sejak mengalami puncak Omicron pada Februari 2022 lalu, Indonesia mampu mengendalikan berbagai varian baru yang terus berkembang selama 2022.

''Adanya gelombang baru sesudah Omicron ternyata tidak membuat adanya lonjakan baru. Di beberapa negara besar mengalami kenaikan, tapi di Indonesia tidak,'' kata Menkes.

Menkes membeberkan, setidaknya terdapat dua upaya yang dilakukan Kemenkes untuk mengatasi hal ini yakni peningkatan kapasitas testing, tracing dan treatment serta percepatan vaksinasi COVID-19 baik dosis lengkap maupun booster yang mulai diberikan pada 12 Januari 2022 lalu.

Berbekal situasi ini, pada 30 Desember 2022 lalu Presiden Joko Widodo secara resmi mencabut PPKM di seluruh Indonesia, yang dilanjutkan dengan penutupan RSDC Wisma Atlet Kemayoran pada 31 Desember 2022.

Selain penanganan pandemi, pada saat yang sama Kementerian Kesehatan berupaya membangun kembali sistem kesehatan Indonesia yang sempat porak poranda akibat hantaman pandemi COVID-19.

Belajar dari krisis kesehatan ini, mulai tahun 2021 Kementerian Kesehatan menginisiasi transformasi kesehatan 6 pilar yang merupakan program prioritas Menkes Budi G. Sadikin.

Adapun keenam pilar tersebut diantaranya transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.

Pilar pertama adalah transformasi layanan primer. Pada pilar ini, Kemenkes berupaya memperkuat upaya promotif preventif sekaligus mendekatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas dengan merevitalisasi 300 ribu posyandu yang dilengkapi dengan kader kesehatan yang berkualitas dan alat kesehatan seperti USG dan alat periksa jantung.

Layanan posyandu juga dibuat lebih fokus pada upaya promotif preventif seperti skrining dan surveilans, sasarannya juga diperluas bukan hanya ibu dan anak tetapi semua siklus hidup mulai dari bayi hingga lansia.

''Kita ingin memastikan bahwa ibu dan anak kita terurus dengan baik, alat timbangan yang hanya ada di 10 ribu Puskesmas tadi, kita bagi ke 300 ribu posyandu, supaya semua ibu hamil bisa diperiksa dengan USG,'' kata Menkes.

Disamping penguatan layanan kesehatan primer, Menkes juga menata laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia, memperkuat upaya promotif di layanan primer dengan menambah 3 jenis imunisasi rutin dari 11 menjadi 14 jenis vaksin, melaksanakan BIAN, pelaksanaan Active Case Finding (ACF) Tuberculosis dan memastikan peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui 5 gerakan cegah stunting yakni Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Posyandu Aktif, Jambore Kader dan Cegah Stunting itu Penting.

Menkes menyebutkan berbagai program pada pilar pertama transformasi kesehatan telah menunjukkan progress yang signifikan yang dibuktikan dengan adanya peningkatan temuan kasus TBC sebanyak 685.250 (70.7%) dari estimasi 969.000 kasus. Capaian ini merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Selain itu, sampai akhir Desember sekitar 75,5% balita sudah dipantau pertumbuhannya secara rutin di posyandu.

Kemudian, untuk cakupan Imunisasi dasar lengkap, hingga November 86,4% bayi usia 0-11 sudah di Imunisasi, selanjutnya 99.263 bayi baru lahir sudah di Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK).

Sementara itu, 14 skrining terhadap penyakit prioritas telah dilaksanakan serta 2.289.871 siswa di 6.420 sekolah telah berpartisipasi dalam Gerakan #AksiBergizi serentak.

''Menyadari pentingnya kegiatan edukasi dan promosi, Kemenkes akan terus mendorong kegiatan ini kepada masyarakat,'' ujar Menkes.

Pilar kedua adalah transformasi layanan rujukan. Pada pilar ini, Kemenkes berupaya memenuhi dan memeratakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk 4 layanan spesialistik katastropik yakni jantung, stroke, kanker, dan ginjal yang jumlahnya masih sangat terbatas dan belum merata.

Untuk mengatasi persoalan ini, sepanjang tahun 2022, Kemenkes mendorong agar layanan rujukan dapat diakses oleh seluruh pasien di pelosok Indonesia dengan menyalurkan bantuan untuk pemenuhan alat kesehatan penyakit prioritas, pendampingan kateterisasi jantung dan bedah jantung terbuka.

Hasilnya, dana bantuan pemerintah telah disalurkan kepada 150 RSUD dan 25 RSUP di 34 provinsi untuk pemenuhan alat kesehatan penyakit prioritas.

''Di akhir tahun ada dana sebesar 3,55 triliun, kita gunakan untuk memenuhi alkes di RS daerah. Sampai saat ini, dana bantuan pemerintah 2022 ke 150 RSUD sudah tersalurkan 96,2%. Sementara bantuan pemerintah ke RS vertikal tersalurkan 100%,'' sebut Menkes.

Uoaya tersebut juga mendapatkan dukungan kerja sama dari 24 gubernur untuk mengembangkan RSUD sebagai jejaring layanan rujukan dengan rincian layanan jantung 24 provinsi, stroke di 13 provinsi, kanker di 12 provinsi, dan uronefrologi di 7 provinsi.

Tak hanya itu, Kemenkes juga telah melakukan program pendampingan kateterisasi jantung di 37 RS dan stroke di 3 RS.

Pilar ketiga yakni transformasi sistem ketahanan nasional. Pada pilar ini, Menkes mendorong agar seluruh alat kesehatan dan obat-obatan bisa diproduksi di dalam negeri dengan memfasilitasi change source untuk meningkatkan penggunaan Bahan Baku Obat (BBO) lokal.

Hasilnya, beberapa perusahaan telah mampu memproduksi obat, vaksin dan alat kesehatan seperti USG 2D, Antropometri Set dan Autoclave di Indonesia.

Selain industri farmasi dan alat kesehatan, Kemenkes juga telah mencanangkan tenaga cadangan kesehatan yang ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman Penanggulangan Bencana dengan BMKG dan BNPB.

Pilar keempat, transformasi sistem pembiayaan. Transformasi ini mencakup anggaran dinas kesehatan akan mulai dirapikan agar tidak terjadi tumpang tindih. Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membantu mengakomodir daerah untuk mengalokasikan 10% APBD untuk anggaran kesehatan.

Pilar kelima, transformasi Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan. Pada transformasi ini, Kemenkes akan fokus menambah jumlah dokter, dokter spesialis-sub spesialis dan dokter gigi. Menurut Menkes jumlah dokter maupun dokter spesialis di Indonesia masih kurang dan belum merata.

Sepanjang tahun 2022, Kemenkes berupaya meningkatkan jumlah dokter dengan mempermudah adaptasi dokter lulusan luar negeri, menambah kuota beasiswa bagi dokter spesialis, sub spesialis dan fellowship, dan membuka program internsip bagi dokter, dokter spesialis dan fellowship.

''Terima kasih kepada Kementerian Keuangan, kita sekarang sudah ada 2800-an dekat 3000-an, supaya produksi dokter spesialis lebih banyak lagi,'' terang Menkes.

Pilar terakhir, transformasi teknologi kesehatan. Kemenkes telah meluncurkan satu platform kesehatan yang digunakan untuk merekam catatan medis pasien secara digital yakni Indonesia Health Services (IHS) yang diberi nama SATUSEHAT.

Melalui platform ini, pasien tidak perlu membawa berkas fisik saat dirujuk ke RS lainnya. Semua data kesehatan pasien telah terintegrasi di PeduliLindungi, menjadi milik pasien dan bisa dicek secara berkala. Sampai akhir tahun 2022, sebanyak 2.893 (77.04%) Puskesmas dan 370 (31%) RS di Jawa-Bali telah siap terintegrasi.

''Kita harapkan tahun ini, integrasi SATUSEHAT mulai keluar Jawa-Bali,'' ujar Menkes.

Selain SATUSEHAT, pada pilar keenam ini, Kemenkes juga berhasil meluncurkan Biomedical & Genome Science Initiative (BGSi), sebuah inisiatif nasional untuk mendeteksi potensi penyakit di masa depan secara resmi diluncurkan pada 14 Agustus 2022. Dengan adanya BGSi ini, maka deteksi penyakit akan semakin presisi, sehingga pengobatannya juga semakin akurat.

Dalam implementasinya, BGSi turut melibatkan tujuh rumah sakit vertikal yaitu RSUPN RSCM, RS Pusat Otak Nasional (RS PON), RSPI Sulianto Saroso, RSUP Persahabatan, RS Kanker Dharmais, RSUP Sardjito, hingga RS Prof I.G.N.G. Ngoerah.

Selain fokus pada pemulihan sistem kesehatan nasional, Indonesia turut berupaya memperkuat arsitektur kesehatan global dengan menginisiasi 3 isu penting diantaranya harmonisasi protokol kesehatan global, membangun ketahanan sistem kesehatan dan memperluas manufacturing global dan hub riset untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi.

Melalui 3 pertemuan kelompok kerja kesehatan G20 dan 3 side event, G20 bidang kesehatan menghasilkan beberapa deliverables diantaranya meluncurkan pandemic fund dan berhasil mengumpulkan dana 1,4 milyar dollar, mendukung percepatan Pengembangan vaksin, terapeutik dan diagnostik, serta pengakuan sertifikat vaksin bersama untuk mendukung mobilitas masyarakat.

Di kesempatan itu, Menkes mengatakan bahwa berbagai capaian kinerja positif yang telah ditorehkan Kementerian Kesehatan selama tahun 2022, menjadi modal penting untuk bertahan dalam menghadapi tantangan kesehatan di tahun 2023.

Untuk itu, implementasi transformasi kesehatan 6 pilar akan terus didorong di tahun 2023 guna memenuhi dan memeratakan pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh pelosok Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669. (MF)

 

Share:

Read More

Upaya Kemenkes Untuk Atasi Pandemi COVID-19

Jakarta, 5 Januari 2023
Indonesia telah berjuang untuk menghadapi Pandemi COVID-19 lebih dari dua tahun sejak pertama ditemukannya pasien yang terjangkit virus SARS CoV-2 pada Maret 2020. Beragam upaya telah dilakukan untuk mengatasi penyebaran dan juga pengobatan bagi pasien yang terjangkit penyakit ini.

Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin, dalam laporan capaian kinerja 2022 menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengendalikan pandemi ini.
''Vaksinasi ini sudah berhasil menurunkan secara drastis kasus COVID-19 di indonesia Hal ini menunjukan bahwa program vaksinasi kita dilakukan dengan cukup efektif,'' ujar Menkes Budi saat memberikan keterangan pers di kanal Youtube Kemenkes, Kamis 5 Januari 2022.
Menkes mengatakan, untuk vaksinasi Indonesia sudah masuk peringkat lima besar dunia yakni berada di bawah China, India, Amerika Serikat, dan Brazil. Pada tahun 2022 Indonesia telah memberikan sekitar 450 juta dosis vaksin yang disuntikan ke 204 juta orang dari target populasi sekitar 234 juta orang.
Indonesia, kata Menkes, memang sempat mengalami dua gelombang COVID-19 yang besar, yaitu gelombang Delta di bulan Juni-Juli 2021 dan Gelombang Omicron awal tahun 2022. Namun dengan tingkat cakupan vaksinasi yang tinggi setelah gelombang varian Omicron, di Indonesia tidak ditemukan lonjakan kasus baru.
''Beberapa negara besar mengalami lonjakan tetapi kita di Indonesia tidak mengalami lonjakan yang berarti. Baik dari sisi kasus, hospitalisasi maupun yang meninggal,'' sebut Menkes.
Menkes menambahkan, indikator penularan COVID-19 atau dikenal dengan angka reproduksi Indonesia sudah dibawah satu. Dimana angka satu artinya penularan masih terjadi satu orang menularkan satu orang lain, namun jika di bawah satu maka artinya satu orang menularkan ke kurang dari satu orang. Saat ini angka reproduksi COVID-19 Indonesia ada di 0,78 yang berarti jika ada satu orang tertular maka kemungkinan untuk menularkan ke orang lain tidak mencapai satu orang.
Selain vaksinasi COVID-19, Kemenkes juga melakukan sejumlah inisiatif untuk meredam kenaikan kasus di Indonesia. Langkah yang dilakukan berupa pemanfaatan dari sisi sains dan teknologi untuk memproses identifikasi jenis atau varian virus. Menurut Menkes, langkah ini penting karena semua lonjakan kasus yang terjadi di seluruh dunia disebabkan bukan oleh pergerakan atau mobilitas, tapi disebabkan terutama karena adanya varian baru. Sehingga, lanjut Menkes, varian-varian baru ini perlu diidentifikasi secara rutin dan diketahui pola penyebarannya seperti apa.
Tercatat pada akhir Desember 2020 Indonesia baru berhasil mengidentifikasi sekitar 140 varian baru yang dilakukan selama 9 bulan di 16 laboratorium. Kini jumlah laboratorium dan kemampuan identifikasi varian baru di Indonesia telah berkembang pesat.
''Sekarang di Desember 2022 ini, kita sudah tumbuh dari 16 lab menjadi 41 lab, dengan 56 alat. Dan kita sudah berhasil meningkatkan secara drastis kapasitas sequencing kita yang tadinya cuma 140 dalam 9 bulan, menjadi di atas 5 ribu dalam waktu sebulan,'' kata Menkes.
Inisiatif lain yang dilakukan oleh Kemenkes adalah menyiapkan kebutuhan oksigen di rumah sakit dan juga bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena ketika terjadi lonjakan kasus varian Delta, sempat terjadi kelangkaan oksigen di masyarakat. Kemenkes menggandeng berbagai pihak untuk segera mengatasi kekurangan oksigen tersebut dengan mendatangkan oksigen dari luar negeri.
Kemenkes juga membuat terobosan dengan meluncurkan layanan telemedisin bagi pasien yang positif COVID-19. Saat itu, ujar Menkes, masyarakat yang melakukan tes COVID-19 bisa langsung tahu hasilnya dan otomatis masuk ke aplikasi PeduliLindungi dan akan diperbarui statusnya untuk kemudian terhubung dengan WhatsApp dan dikirimkan kepada orang yang positif agar dapat memanfaatkan layanan telemedisin.
Saat pelaksanaan layanan telemedisin ini Kemenkes bekerja sama dengan 17 penyedia layanan telemedisin dan tersedia di 12 kota-kota besar secara gratis. Total ada sekitar 1,6 juta pasien positif COVID-19 yang menerima pesan WhatsApp untuk melanjutkan konsultasi lewat telemedisin.
''Dalam jangka waktu satu tahun ada 500 ribuan orang yang membutuhkan obat-obatan bisa kita layani dengan telemedisin, langsung dikasih tele-resep dan dikirim obatnya,'' sebut Menkes.
Inovasi lainnya yang dilakukan Kemenkes selama pandemi adalah dengan menghadirkan aplikasi PeduliLindungi ketika pandemi COVID-19 yang antara lain dimanfaatkan untuk tracing dan surveilans masyarakat ketika diketahui ada warga yang positif COVID-19.
Saat ini PeduliLindungi tercatat menjadi salah satu aplikasi kesehatan terbesar di dunia dan telah di download oleh sekitar 104 juta masyarakat Indonesia.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat
email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id (DTK)
 

Share:

Read More

Gaungkan War On Drugs, Kepala BNNK Garut : GANNA Bisa Berperan Mendukung dan Menjadikan Desa Bersih Narkoba Jurnalis Harian Garut-FOKUS-71 Views

 

HARIANGARUTNEWS.COM – Dorong akselerasi program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Sesuai Intruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusror Narkotika.

Pengiat anti narkoba dari Yayasan Gerakan Anti Narkotika Nusantara Amartha (GANNA) Kabupaten Garut berkunjung silaturrahmi kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Garut, di Kantor BNNK Garut Jalan Patriot, Sukagalih, Tarogong Kidul, pada Rabu (04/01/2023). 

Ketua DPD GANNA Kabupaten Garut bersama Kepala BNNK Garut Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GANNA Kabupaten Garut, Igie N Rukmana S Kom yang didampingi pengurus, penasehat, penyuluh serta Duta Anti Narkoba dan GANNA Milenial, yang langsung mendapatkan sambutan baik dan diterima langsung oleh Kepala BNNK Garut, AKBP Deni Yus Danial.

Ketua DPD GANNA Kabupaten Garut, Igi N Rukmana menyampaikan, kunjungan kepada Kepala BNNK Garut tersebut merupakan wujud sinergitas masyarakat dengan pemangku kepentingan dan kebijakan di Kabupaten Garut dalam upaya mendukung pemerintah daerah khususnya dan suksesi program P4GN.

“BNN ini adalah leading sektor, lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk dan bertanggung kepada Presiden Republik Indonesia,” ujar Igie.

War On Drugs digaungkan guna meminimalisir peredar narkoba di Kabupaten Garut.

Kemudian, lanjut Igie, sebelumnya GANNA telah bertemu dengan Bupati Garut Rudy Gunawan, selaku Ketua Tim Terpadu P4GN, dan selama ini GANNA mendapat respon baik dari pemerintah daerah.

“Penting bagi kami melakukan silaturrahmi dan koordinasi untuk satu persepsi dengan pemerintah. Agar visi dan misi Yayasan GANNA di DPD Kabupaten Garut khususnya, bisa selaras, berdampingan dengan pemerintah dalam rangka memutus mata rantai peredaran Narkoba,” tandasnya.

Menurutnya juga, banyak hal pengetahuan baru setelah bertemu dan mendapat arahan dari Kepala BNNK Garut. Bagaimana program kerja GANNA kedepan, langkah yang harus diambil dan berharap output-nya berdampak di masyarakat.

Sementara, Kepala BNNK Garut, AKBP Deni Yus Danial, sangat mengapresiasi atas keberadaan penggiat anti narkoba dari Yayasan GANNA DPD Kabupaten Garut. Ia menyebutkan upaya pemerintah dalam program P4GN adalah tanggungjawab bersama sesuai Inpres dan Permendagri.

“Termasuk keterlibatan masyarakat seperti dari GANNA ini, yang terjun membantu pemerintah secara sukalrela sesuai tugas dan fungsinya. Sehingga program P4GN ini bisa terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Kepala BNNK Garut ini juga memaparkan, perlu penguatan kembali kaitan Inpres nomor 2 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusror Narkotika.

“Dalam Inpres, presiden telah mengintruksikan semua kementerian, dan ini juga ditindaklanjuti oleh menteri dalam negeri, dimana semua gubernur, bupati dan walikota, para camat, lurah dan kepala desa, harus melakukan langkah-langkah dan P4GN ini,” paparnya.

Jajaran pengurus DPD GANNA Kabupaten Garut menyimak pemaparan Kepala BNNK Garut.

Ia juga berharap, sebagai Non-Governmental Organization (NGO), para penggiat anti narkoba dari Yayasan GANNA khususnya, mempunyai skill tentang pengetahuan, pemahaman bahaya narkoba. Agar dilingkungan masing-masing bisa meminimalisir para pelaku penyalahgunaan narkoba.

“Di Kabupaten Garut, Tim Terpadu P4GN, telah mencanangkan program Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba). Tahun ini ada sekitar 10 Desa Bersinar. Nah disini mungkin GANNA bisa berperan mendukung, bagaimana lingkungan desa ini menjadi desa yang betul-betul bersih narkoba,” katanya.

Kepala BNNK Garut berharap, para penggiat dari Yayasan GANNA ini bisa terus sinergi dengan pemerintah khususnya BNNK dan Tim Terpadu P4GN dalam upaya memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan Narkoba khususnya di Kabupaten Garut.(*)

 

Share:

Read More

PELAKSANAAN APEL PAGI HARI SELASA DAN KAMIS TGL 3 DAN JANUARI 2023

 

Share:

Read More