.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
GARUT, Tarogong Kidul - Pemerintah Kabupaten Garut berencana memperpanjang Masa Tanggap Darurat Kekeringan hingga 2 pekan ke depan. Keputusan ini diumumkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, dalam sebuah wawancara usai memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Posko Tanggap Darurat Bencana Kekeringan, area Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Jumat (08/09/2023).
Alasan perpanjangan ini, menurut Nurdin, adalah karena masih terdapat beberapa persoalan yang belum terselesaikan, dan kebutuhan masyarakat yang masih mendesak, seperti suplai air bersih dan lainnya.
"Sehingga atas dasar tersebut tadi rapat memutuskan Pak Kalak sebagai IC (Incident Commander) menetapkan bahwa kita akan memperpanjang sampai 14 hari ke depan, dalam rangka menanggulangi persoalan-persoalan yang kekinian, ditambah kita itu satu juga kan penambahan terkait dengan kebakaran hutan," ujar Sekda Garut didampingi Kepala Pelaksana BPBD, Aah Anwar Saefulloh.
Nurdin juga mengungkapkan
bahwa Pemkab Garut berencana memberikan dua jenis bantuan kepada masyarakat,
yakni operasi pasar dan bantuan beras bagi warga tidak mampu.
Terkait subsidi dalam operasi pasar, pihaknya tengah melakukan kajian untuk
memastikan penerima manfaatnya tepat sasaran. Sementara itu, untuk bantuan
beras, sekitar 100 ton beras dari cadangan pemerintah sudah disiapkan dan akan
didistribusikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia juga menerangkan saat ini
pihaknya sedang melakukan mapping penerima manfaat, agar segmentasi masyarakat
yang menjadi target bisa tepat sasaran. Terlebih, kata dia, anggaran yang
dikucurkan dalam penanganan kekeringan ini sifatnya anggaran Belanja Tak
Terduga (BTT), sehingga harus jelas siapa segmennya, salah satunya adalah
mereka yang terkategori masuk dalam kemiskinan ekstrem.
"Jadi yang kita berikan adalah mereka yang pertama betul-betul terkategori
miskin berdasar kesepakatan di lapangan, khususnya yang adaptif dengan kondisi
di lapangan, kemudian yang kedua yang belum pernah tersentuh oleh treatment
dari dinas sosial baik PKH maupun BPNT gitu. Jadi pure mereka yang betul-betul
kategori miskin dan tidak pernah mendapatkan bantuan," ucapnya.
Ia mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa mencegah terjadinya kebakaran
di lokasi-lokasi yang rawan, kemudian bisa berprilaku hemat air, hingga
pihaknya meminta permohonan recovery kepada BPBD Provinsi Jawa Barat maupun
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait kekeringan yang sering
terjadi di Kabupaten Garut.
"Sebenarnya
hari ini Ahamdulillah kita sudah prakondisi untuk regulasinya, dengan
katakanlah pernyataan siap siaga bencana kekeringan itu sudah menjadi dasar,
ketika nanti dorongan dari pusat masuk ke kita, baik itu dari kabupaten, BPDB
provinsi, maupun BNPB itu yang dilakukan pada kita," tandasnya.
Sebelumnya, Pemkab Garut telah menetapkan status
tanggap darurat melalui Surat Keputusan Bupati Garut Nomor
100.3.3.2/KEP.646-BPBD/2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana
Kekeringan di Wilayah Kabupaten Garut, yang berlaku sejak 28 Agustus 2023
hingga 10 September 2023.
Direktorat IKPMK Kementerian Kominfo RI, Berikan Edukasi Penanganan Stunting di Limbangan Garut Jurnalis Harian Garut8 September 2023 SEPUTAR GARUT136 Views
sai acara, Ketua Tim IKPMK Kementerian Kominfo RI, Marroli J. Indarto, saat diwawancarai awak media mengatakan, Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak. Semua berpendapat, Stunting adalah anak yang kekurangan gizi, dalam seribu hari pertama kehidupan.
Menurutnya, Stunting atau gagal tumbuh pada anak ini, para orang tua harus mengetahui, bahwa kekurangan gizi atau asupan gizi yang tidak seimbang, menjadi salah satu faktor Stunting.
Dalam upaya menekan angka Stunting, pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia telah memerintahkan jajarannya untuk bahu membahu dalam upaya Zero Stunting.
“Kami pun dari Kemkominfo melaksanakan dengan cara pendekatan-pendekatan dengan semua warga masyarakat termasuk yang di pedalaman atau di pedesaan. Kami bekerjasama dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, termasuk dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Juga menggunakan media-media baik radio dan sebagainya,” tutur Marroli.
Ia juga berharap, dalam penanganan Stunting ini semua elemen pemerintahan dan masyarakat bisa kolaborasi melakukan gerakan-gerakan untuk mensukseskan program.
“Kalau kami dari Kominfo, pergerakannya memberikan edukasi kepada masyarakat dengan media informasi yang terus menerus secara masif,” tandasnya.
Sementara Camat Limbangan Heri Hermawan, didampingi Kepala Puskesmas BL Limbangan dr Firman Herlambang, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada tim IKPMK Kementerian Kominfo RI yang telah memberikan ilmu pengetahuan terkait penanganan Stunting.
“Semoga menjadikan motivasi untuk kita semua terutama, dijadikan ilmu terkait penanganan Stunting bagi para kepala desa dan lembaga termasuk para kader di masing-masing desa,” papar Camat Limbangan. (T Supriatna)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
Bupati Garut Lantik PNS dalam Jabatan Administrasi dan Fungsional : Penulis Status Jabar -4 September 2023
Berikut Nama – Nama yang di Lantik :
.jpeg)
.jpeg)
_1.jpg)
.png)
