Pengumuman Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 sumber resmi dari garutkab.go.id pemkab garut

https://bkd.garutkab.go.id/blog/read/pengumuman-seleksi-pengadaan-pegawai-pemerintah-dengan-perjanjian-kerja-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-garut-tahun-anggaran-2024
30 Sep, 2024
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Garut membuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
klik di sini untuk pengumuman selengkapnya
LAMPIRAN I RINCIAN FORMASI
LAMPIRAN II DESKRIPSI UMUM PEKERJAAN DAN RENTANG PENGHASILAN
LAMPIRAN III PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI SEBAGAI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS UNTUK JABATAN FUNGSIONAL
[FORMAT SURAT PERNYATAAN DAN SURAT KETERANGAN]
FORMAT SURAT LAMARAN
FORMAT SURAT PERNYATAAN 5 POIN
FORMAT SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA SESUAI BIDANG KERJA YANG DILAMAR
FORMAT SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH SAAT MENDAFTAR
 

Share:

Read More

Persiapan SSGI, Sekda Garut Tekankan Pentingnya Satu Pintu Data Terkait Stunting garutkab.go.id

GARUT, Tarogong Kidul - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, yang diadakan di Aula Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut, Jum’at (27/9/2024).
Nurdin Yana menekankan pentingnya koordinasi yang solid untuk memastikan kelancaran survei tersebut. Ia mengingatkan bahwa seluruh pihak yang terlibat harus bergerak satu langkah dan satu suara agar tidak ada kesalahan data selama pelaksanaan SSGI.

Sekda menilai jika pemerintahan desa hingga kader akan menjadi salah satu garda terdepan dalam kegiatan survei ini.  Ia berpesan agar pihak-pihak yang terlibat dalam SSGI tahun 2024 bisa mendapatkan data terkait stunting ini dari satu pintu saja yaitu dari Puskesmas.
Ia juga menegaskan pentingnya validitas data yang disiapkan oleh Kepala Puskesmas. Data tersebut nantinya akan diolah oleh para enumerator yang bertugas. Nurdin juga meminta agar para camat dan kepala desa turut mengawasi agar data yang keluar sudah diverifikasi oleh seluruh pihak terkait.
"Tidak boleh ada data yang keluar tanpa diketahui oleh kita semua, itu kan data ini oleh updater dimasukkan ke teman-teman enumerator," jelas Nurdin.
Selama melakukan survei enumerator tidak akan bisa berjalan sendiri, dan perlu dibantu serta guiden dari pihak kecamatan. Oleh karenanya memastikan mereka nyaman saat menjalankan tugas, terutama di daerah selatan yang lokasinya cukup jauh. Nurdin juga menginstruksikan para camat untuk menunjuk pegawai yang bertanggung jawab dalam mendampingi tim survei di lapangan.
Selain itu, Nurdin menekankan agar Liaison Officer (LO) di setiap kecamatan ikut bertanggung jawab dalam memastikan kelancaran survei.
"Saya mohon nanti LO (kecamatan) juga mintakan mereka untuk bertanggungjawab atas policy yang terjadi, sehingga bapak ibu sekalian apa yang kita inginkan insya Allah potret posisi kita akan tercapai akan kita dapat sebelum mereka selesai," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, dr. Leli Yuliani, menjelaskan bahwa pelaksanaan SSGI 2024 akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu Sucofindo. Survei tersebut rencananya berlangsung dari 2 hingga 30 Oktober 2024, dengan cakupan 57 Puskesmas, 39 kecamatan, dan 83 desa/kelurahan.
dr. Leli juga menyebutkan bahwa angka prevalensi stunting di Kabupaten Garut pada 2023 mencapai 24,1%, meningkat 0,5 poin dibanding angka prevalensi stunting Tahun 2022 yang berada di angka 23,6%.

Sementara itu, berdasarkan hasil pengukuran langsung terhadap seluruh Balita yang ada di Kabupaten Garut pada bulan Juni 2024 lalu melalui Aplikasi Sigizi Terpadu (e-PPGBM) pada Juni 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Garut tercatat sebesar 11,39%.
"Mudah-mudahan pelaksanaan SSGI (atau) Survei Status Gizi Indonesia pada 2024 ini, minimal memang tidak jauh berbeda dengan angka real di lapangan terkait dengan prevalensi stunting ini," tutupnya.

Share:

Read More

Pemkab Garut Ajak Tenaga Honorer Ikuti Seleksi PPPK Bagi 1.600 Formasi PPPK HU pikiranrakyat 30 September 2024, 17:48 WIB

KABAR GARUT, - Pemerintah Kabupaten Garut membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Tahun Anggaran (TA) 2024. Dalam seleksi PPPK kali ini, Pemkab Garut menyediakan 1.600 formasi, terdiri dari 600 formasi untuk tenaga guru, 88 formasi tenaga kesehatan, dan 912 formasi untuk tenaga teknis lainnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah (Panselda), Nurdin Yana, mengimbau kepada seluruh Tenaga Honorer Kategori (THK) II di lingkungan Pemkab Garut untuk mengikuti seleksi ini. Ia menyebutkan bahwa sertifikat hasil seleksi tersebut kemungkinan akan dijadikan dasar penetapan NIP PPPK Paruh Waktu bagi THK II yang tidak lolos dalam seleksi kali ini. "Ini juga sifatnya apakah memang betul apa yang di sampaikan oleh Men PAN RB bahwa yang gagal dalam mengikuti seleksi mereka menjadi paruh waktu, ini juga ketetapan belum jelas, tapi yang jelas bahwa ini adalah seleksi PPPK seperti itu," jelas Nurdin Yana usai memimpin Rapat Persiapan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Tahun Anggaran (TA) 2024, di Aula Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Garut, Senin (30/9/2024). Nurdin juga mengingatkan bahwa seleksi akan dilakukan menggunakan metode _Computer Assisted Test (CAT)_. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya persiapan yang matang bagi para peserta seleksi. "Jadi wayahna harus serius belajar, yang kedua tidak boleh tidak harus mengikuti (seleksi), kalau-kalau sertifikat seleksi itu menjadi dasar penetapan NIP mereka yang paruh waktu, ketika mereka tidak masuk dalam skuad PPPK murni," ucapnya. Sementara itu, Sekretaris BKD Garut, Doni Adam Mochammad Ramdan, menyampaikan beberapa persyaratan yang perlu dipersiapkan oleh peserta seleksi PPPK, seperti Kartu Keluarga, KTP, ijazah, transkrip nilai, pas foto, swafoto, serta dokumen lain sesuai ketentuan instansi yang dilamar. Ia menegaskan bahwa akun Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negeri (SSCASN) hanya bisa digunakan untuk satu jenis seleksi, sehingga peserta yang sudah mengikuti seleksi CPNS tidak bisa mengikuti seleksi PPPK. Doni berharap seluruh tenaga honorer yang telah terdaftar di data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dapat berpartisipasi dalam seleksi ini. Ia menambahkan bahwa hasil seleksi ini kemungkinan akan menjadi bahan pertimbangan bagi penetapan pegawai pemerintah dengan status paruh waktu di masa mendatang. Menurut Doni, penting bagi yang berstatus Non-ASN untuk ikut, karena jika tidak, mereka bisa berisiko terkena PHK. Jika sudah mengikuti seleksi, kemungkinan besar mereka bisa diusulkan sebagai pegawai pemerintah paruh waktu. "Sehingga bagi bapak ibu yang hari ini statusnya adalah Non ASN dan sudah terdaftar di dalam pangkalan data _base_ nya BKN kami harapkan semuanya ikut, tidak ada yang tertinggal supaya tidak ada lagi kedepan hal-hal yang misalkan ada PHK dan lain sebagainya, Rencananya, pendaftaran seleksi PPPK TA 2024 akan dimulai pada 1 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2024, dengan tiga tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan seleksi kompetensi teknis. Informasi selengkapnya dapat diakses malam ini atau besok di laman : www.garutkab.go.id. atau bkd.garutkab.go.id***

Sumber Artikel berjudul "Pemkab Garut Ajak Tenaga Honorer Ikuti Seleksi PPPK Bagi 1.600 Formasi PPPK", selengkapnya dengan link: https://kabargarut.pikiran-rakyat.com/kabar-garut/pr-3218621464/pemkab-garut-ajak-tenaga-honorer-ikuti-seleksi-pppk-bagi-1600-formasi-pppk?page=all

Share:

Read More

UPT PUSKESMAS CISURUPAN MENGADAKAN PELATIHAN KESEHATAN KARYAWAN PT AIL RABU, 25 SEPTEMBER 2024

Sebagai perusahaan besar, sudah menjadi kewajiban bagi PT Asri Indah Lestari terus meningkatkan budaya sadar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Sebagai implementasinya, perusahaan yang bergerak di Bidang wisata ini melaksanakan Pelatihan Dasar-Dasar K3 bagi karyawan dan karyawati. Hadir sebagai pemateri dr. Hj. Vinta Vini Dyah P, selaku Pimpinan UPT Puskesmas Cisurupan dan dibantu staf nya melaksanakan kegiatan tersebut di PT Alam Indah Lestari  TWA Kawah Papandayan.

Dalam paparannya, Kapus menjelaskan pentingnya sadar K3 di tempat kerja, serta senantiasa menggunakan APD sesuai prosedur. Ia menyebutkan, bahwa setiap karyawan dan karyawati harus memastikan aspek keselamatan dan kesehatan selama bekerja. Karena aspek tersebut tidak hanya berdampak pada diri sendiri, namun juga orang sekitar serta keluarga di rumah.

Dalam keterangannya mengatakan bahwa pelatihan K3 merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh perusahaan. Pelatihan ini menjadi penting karena merupakan wadah sosialisasi kebijakan perusahaan, terkait upaya dan komitmen perusahaan dalam melindungi keselamatan serta kesehatan pekerjanya.

“Setiap pekerja bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja di area kerja masing-masing. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar K3 di tempat kerja. Dan tentu saja, hal ini tidak dapat berjalan jika K3 ini tidak menjadi budaya. Sehingga, pelatihan ini sangat penting dalam rangka membangun kesadaran individual maupun kolektif terkait K3 di PT AIL.” jelasnya.

Pimpinan PT AIL  berharap, agar setelah pelatihan ini, karyawan dan karyawati dapat turut serta menjadi petugas K3 di tempat kerjanya masing-masing. Yang senantiasa mengingatkan dan serta dapat menjadi contoh bagaimana bekerja yang aman dan nyaman. “Yang tak kalah penting, edukasi juga keluarga masing-masing. Agar saling mengingatkan ketika di rumah. Jika budaya K3 ini sudah dibangun sejak dari keluarga, maka tentu akan mampu meningkatkan produktivitas pekerja. Karena jam kerja yang hilang akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja, bisa berkurang.” pungkasnya. Dalam sesi pelatihan ini di hadiri sebanyak kurang lebih 20 orang karyawan dan karyawati PT . AIL.

Share:

Read More

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024

Share:

Read More

Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024

Share:

Read More

KEGIATAN JERAMI (Jumat Bersama ASIK Imunisasi)

 

Share:

Read More

SE MENPAN NO 5 TAHUN 2024 TENTANG PERJUDIAN

Share:

Read More

Tindak Tegas ASN Pelaku Judi Online, Menteri PANRB Terbitkan Surat Edaran

JAKARTA – Fenomena perjudian daring atau online sudah semakin meresahkan dan sudah melibatkan berbagai kalangan, termasuk aparatur sipil negara (ASN). Untuk mengurangi dampak-dampak negatif dari perjudian daring di kalangan ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menerbitkan Surat Edaran tentang pencegahan dan penanganan perjudian daring di lingkup instansi pemerintah.
Menteri Anas menegaskan judi online termasuk pelanggaran hukum. Perilaku tersebut bisa menyebabkan kerugian finansial, gangguan sosial dan psikologis, bahkan bisa mendorong perilaku kriminal lainnya. Tak dipungkiri, ASN bisa juga bisa terlibat dalam lingkaran perjudian daring ini.
“Kami sudah keluarkan Surat Edaran untuk mencegah dan menangani perjudian online. ASN yang terlibat akan kami kenakan tindakan tegas,” ungkap Menteri Anas. Larangan judi online itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 5/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang ditandatangani pada 24 September 2024.
Tindak pidana perjudian daring ini memasuki titik yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi judi online pada kuartal pertama tahun 2024 sudah mencapai Rp600 triliun.
Menteri Anas mengimbau instansi pemerintah melakukan kampanye atau gerakan mendukung anti-perjudian daring. Instansi pemerintah pusat dan daerah diimbau melakukan kegiatan edukatif bagi ASN dan non-ASN tentang dampak buruk perjudian daring.
“Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pegawainya untuk menemukan indikasi perjudian daring,” tegas Menteri Anas. Jika ditemukan adanya indikasi, PPK atau atasan bisa memberikan teguran atau peringatan kepada yang bersangkutan.
Bagi ASN pelaku perjudian daring yang pelanggarannya berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi, bisa dijatuhkan hukuman ringan hingga sedang. Sementara jika berdampak buruk bagi negara atau pemerintah, dijatuhi hukuman disiplin berat.
“Terhadap pegawai ASN yang masih menjadi tersangka dalam proses tindak pidana perjudian daring, dapat dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan,” tulis surat tersebut.
Sedangkan terhadap ASN yang telah ditetapkan sebagai terdakwa perjudian daring, tindak lanjut penanganan dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang bersifat inkracht atau berkekuatan hukum tetap.
Dalam surat tersebut dijelaskan, ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa kasus perjudian daring, PPK wajib memberhentikan sementara pegawai tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU No. 20/2023 tentang ASN.
SE ini juga menindak tegas tenaga non-ASN yang terlibat. Pegawai non-ASN yang terbukti terlibat perjudian daring, dapat dijadikan pertimbangan pejabat yang berwenang untuk melakukan penilaian kerja. “Atau pemutusan hubungan kerja pegawai non-ASN yang dilakukan sesuai perjanjian kontrak kerja,” tegas Menteri Anas.
Pimpinan instansi pemerintah diharapkan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap Upaya pencegahan dan penanganan perjudian daring ini. Setiap instansi pemerintah juga diimbau untuk menyampaikan upaya yang dilakukan masing-masing instansi, kepada Menteri PANRB c.q Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). (HUMAS MENPANRB)
Lebih lengkapnya mengenai SE Menteri PANRB No. 5/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah, dapat klik tautan berikut: 

https://jdih.menpan.go.id/dokumen-hukum/SE/jenis/1894?SURAT%20EDARAN

Share:

Read More

APEL PAGI KAMIS 26 SEPTEMBER 2024 KAPUS INGATKAN ASN SUPAYA UTAMAKAN NETRALITAS DI PILKADA 2024

CISURUPAN, PUSKESMAS– Kepala UPT Puskesmas Cisurupan dr. Hj. Vinta Vini Dyah P, diikuti seluruh Stafnya baik Nakes dan Non Nakes, menandatangani Pakta Integritas Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan UPT Puskesmas Cisurupan, yang berlangsung di halaman Apel Ranap  UPT  Puskesmas Cisurupan, Kamis (26/9/2024).
H. Sartono, SKM selaku pembina Apel menegaskan, kegiatan ini adalah langkah konkret untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) yang menekankan netralitas ASN.

Penandatanganan ini tidak hanya dilakukan di lingkup UPT Puskesmas Cisurupan, namun juga di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Dalam pakta integritas ini ASN harus berjanji pada diri sendiri dan berperilaku sesuai dengan normatif yang telah ditentukan. 

Penandatanganan ini dilakukan seiring dengan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut untuk Pilkada serentak 2024. 

Share:

Read More

ASN di UPT Puskesmas Cisurupan Tanda Tangani Pakta Integritas Netralitas di Pilkada 2024

CISURUPAN, PUSKESMAS– Kasubag Tata Usaha  UPT Puskesmas Cisurupan, M. Rido Romdoni, SKM, MH. Kes, diikuti seluruh Stafnya baik Nakes dan Non Nakes, menandatangani Pakta Integritas Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan UPT Puskesmas Cisurupan, yang berlangsung di halaman Apel Ranap  UPT  Puskesmas Cisurupan, Selasa (24/9/2024).
H. Sartono, SKM selaku pembina Apel menegaskan, kegiatan ini adalah langkah konkret untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) yang menekankan netralitas ASN.

Penandatanganan ini tidak hanya dilakukan di lingkup UPT Puskesmas Cisurupan, namun juga di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Dalam pakta integritas ini ASN harus berjanji pada diri sendiri dan berperilaku sesuai dengan normatif yang telah ditentukan. 
Penandatanganan ini dilakukan seiring dengan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut untuk Pilkada serentak 2024. 

Share:

Read More

Pj. Bupati Garut: Bantuan Pemkab Sumedang Wujud Kepedulian Bagi Korban Bencana garutkab.go.id

GARUT, Garut Kota - Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, menerima kunjungan dari Pj. Bupati Sumedang, Yudia Ramli, pemberian bantuan untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Garut. Pertemuan berlangsung di Ruang Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, pada Minggu (22/9/2024).
Barnas Adjidin mengapresiasi kedatangan Pj. Bupati Sumedang dan menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian Pemerintah Kabupaten Sumedang. Kunjungan ini adalah wujud empati yang mendalam bagi para penyintas terdampak gempa. Bantuan ini, sebut Barnas, adalah amanah yang harus dilaporkan dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Barnas juga menekankan pentingnya mempererat hubungan kedua kabupaten, tidak hanya dalam penanganan bencana, tetapi juga dalam berbagai kerja sama lainnya. "Silaturahmi terus terjalin, tidak hanya dalam urusan kebencanaan tapi urusan-urusan lainnya yang memang bisa dikerjasamakan antara kedua kabupaten yaitu Sumedang dan Garut," tambahnya.
Di tempat yang sama, Pj. Bupati Sumedang, Yudia Ramli, menyampaikan keprihatinannya atas bencana yang melanda Garut dan berharap agar Kabupaten Garut segera pulih.
"Tidak seberapa bantuannya, tetapi kami adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki satu tradisi satali yaitu _saling talingakeun_, artinya empati, simpati, dan surti ketika saudara-saudara yang di Kabupaten Garut ini tertimpa bencana," ucapnya.
Yudia juga menegaskan bahwa kunjungannya merupakan simbol kebersamaan antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Garut, yang berdekatan dan berbatasan. Dalam kunjungan ini, Pemkab Sumedang menyerahkan donasi sebesar 50 juta rupiah untuk membantu masyarakat terdampak gempa.
"Kami datang ke sini adalah untuk memberikan semangat, dan semoga musibah ini segera selesai," pungkas Yudia.

Share:

Read More

Pj Bupati Garut Tinjau Rumah Terdampak Gempa Di Pasirwangi garutkab.go.id

GARUT, Pasirwangi - Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, meninjau langsung rumah-rumah warga yang terdampak gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 4.9 di Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, pada Rabu (18/9/2024). Beberapa rumah mengalami kerusakan berat dan tidak layak huni.
Menurut Barnas, penanganan harus dilakukan secara cepat, tepat dan tuntas untuk memastikan keselamatan warga. Beberapa rumah sudah tidak aman untuk dihuni. Pihaknya bersama TNI, Polri, dan masyarakat, akan segera menangani persoalan ini. Fase tanggap darurat menjadi prioritas agar warga aman dari ancaman lebih lanjut.
"Masyarakat itu harus aman dulu, jangan sampai masyarakat tinggal di tempat yang rawan terhadap rumah-rumah yang rusak," tegas Barnas.

Barnas juga menginstruksikan selama 14 hari tanggap darurat agar segera didirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makanan warga terdampak. Selain itu, ia berharap pemerintah daerah dapat mendirikan shelter sementara bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal.
Selama masa tanggap darurat, tegas pj. Bupati, distribusi bantuan harus terkoordinasi dengan baik, dan bantuan yang dibutuhkan segera disalurkan, seperti air minum dan bahan pangan dasar lainnya
"Kalau nanti disaat-saat sedang tanggap darurat ada bantuan ini saya minta tersentral, jangan sampai nanti diterima terus gak jelas, saya ingin ada kejelasan," ucapnya.
"Dan saya akan melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan SOP (standar operational  procedure) yang ada," tegasnya.
Terkait perbaikan rumah, pemerintah akan melakukan asesmen untuk menentukan besaran bantuan yang akan diberikan. Pihaknya, kata Barnas, akan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk memastikan penanganan bencana ini berjalan dengan jelas, tepat, dan akurat.

"Sehingga mana yang bisa dilakukan oleh provinsi, mana yang Pusat, mana yang oleh Kabupaten, jadi jangan sampai nanti nggak jelas gitu, karena ini semuanya kalau bencana itu harus jelas, tepat, akurat," imbuh Barnas.
Barnas menambahkan, banyaknya rumah yang mengalami kerusakan disebabkan karena rumah-rumah tadi berada dekat dengan epicentrum gempa. Ia kembali menegaskan agar penanganan terhadap para penyintas bencana gempa ini bisa dilakukan secara cepat, tepat, dan tuntas, sehingga dampak akibat kejadian ini tidak meluas.
"Jadi bahu-membahu lah semuanya ya sehingga permasalahan yang dihadapi kita hadapi ini segera selesai," tandasnya.

1. Kecamatan Pasirwangi :
- Korban Luka : 5
- Rumah : 1.075
- Fasilitas Pendidikan : 14
- Fasilitas Ibadah : 16
2. Cisurupan :
- Rumah : 7
- Fasilitas Pendidikan : 1
- Fasilitas Ibadah : 1
3. Sukaresmi :
- Rumah : 2
- Fasilitas Pendidikan : 1
4. Samarang :
- Rumah : 16
5. Tarogong Kaler :
- Rumah : 1
6. Cibiuk :
- Rumah : 1

Share:

Read More

Banyak Rumah Rusak Akibat Struktur Yang Kurang Baik, Pj Bupati Garut Tekankan Pentingnya Mitigasi Bencana garutkab.go.id

GARUT, Pasirwangi - Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, mengungkapkan, banyaknya rumah rusak akibat gempa bumi Magnitudo (M) 4.9 di Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Rabu (18/9/2024), disebabkan oleh struktur bangunan yang kurang baik. Ia menekankan pentingnya penerapan mitigasi bencana dalam pembangunan rumah untuk mengurangi risiko kerusakan.
"Saya lihat tadi banyak yang nggak pakai besi, itu kan pasti kalaupun ini mudah rubuh, kedua jangan di tempat yang bahaya, yang lereng-lereng gitu ya, harus betul-betul itu, terus tiap rumah tuh harus ada tanaman lah, nanti itu harus mulai dari sekarang, tanaman-tanaman yang kuat," ujar Barnas, di sela-sela peninjauan di Kecamatan Pasirwangi, Rabu malam (18/9/2024).
Ia juga menambahkan bahwa gempa susulan yang terjadi hingga lima kali turut menyebabkan kerusakan pada rumah warga dan fasilitas umum. Barnas menegaskan bahwa penanganan bencana harus segera dilakukan tanpa berlarut-larut, agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja dan bertani.

"Yang tentu nanti ini harus dirapatkan secara benar, tapi tidak lama saya itu tidak mau lama, jadi harus cepat kira-kira apa yang bisa dilakukan, jangan sampai berlarut-larut karena kan orang akan makan, orang harus berusaha, jangan karena ada bencana dia itu putus kerja atau bertani," ucapnya.
Barnas juga menyoroti pentingnya edukasi terkait mitigasi bencana yang perlu dilakukan di saat kondisi normal. Edukasi ini mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi bencana serta penerapan struktur dan model bangunan yang kuat.
"Saya melihat rumah yang menggunakan struktur baik tidak rusak, sedangkan rumah yang strukturnya lemah mengalami kerusakan. Masyarakat juga harus memahami cara evakuasi yang benar jika terjadi gempa, termasuk mengetahui titik kumpul," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut, dr. Leli Yuliani, melaporkan bahwa tujuh orang penyintas bencana telah mendapatkan perawatan medis di Puskesmas setempat. Dari tujuh penyintas tersebut, enam di antaranya berasal dari Kecamatan Pasirwangi dengan lima orang mengalami luka robek dan satu orang mengalami sesak napas, sedangkan satu korban lainnya berasal dari Kecamatan Tarogong Kaler dengan cedera di kepala. Pihaknya pun terus melakukan pemantauan kondisi para pasien.
"Kami akan terus melakukan penyisiran untuk memastikan kesehatan para korban dan memberikan bantuan sosial," ujar dr. Leli, Kamis (19/9/2024).
 

 

Share:

Read More

PENGUMUMAN NOMOR: 04/PANPEL.BKN/CPNS/IX/2024 HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

Share:

Read More

PKM CISURUPAN MENGADAKAN LOKA KARYA BULANAN DAN ACARA PERPISAHAN (purnabakti) STAF PUSKESMAS RABU 18 SEPT 2024

Rabu, 18 September 2024

UPT Puskesmas Cisurupan mengadakan Lokakarya Mini Bulanan pada hari Rabu, 18 September 2024 bertempat di RM Lumbung Padi. Acara Lokakarya mini bulanan dimulai pukul 13.00 WIB, dibuka oleh perwakilan Staf Puskesmas (Lilis Nurjanah, SKM, STr. Kes ) dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala UPT Puskesmas Cisurupan  dr. Hj. Vinta Vini Dyah P.

Pada acara tersebut dilanjutkan dengan presentasi dari pemegang program esensial puskesmas antara lain: promosi kesehatan, gizi, kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan serta Laporan Keuangan (Bendahara). 
Acara dilanjutkan dengan Perpisahan salah seorang Staf UPT Puskesmas Cisurupan yang telah memasuki masa pensiun, Semoga pengabdian dan kerja keras selama disini baik itu dedikasinya, pengetahuan dan pengalaman akan kami rindukan. Semoga sukses dalam perjalanan barunya.

Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan cendramata yang diserahkan oleh Kepala Puskesmas ) dan setelah itu salam-Salaman dan terakhir kegiatan foto bersama.

 

Share:

Read More