GARUT, Tarogong Kidul - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, menggelar acara Diseminasi Hasil Akhir Audit Kasus Stunting (AKS) Semester II Tahun 2022 Kabupaten Garut, di Aula Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Garut, Jalan Terusan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (27/12/2022).
AKS sendiri merupakan kegiatan untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa. Adapun tujuan dari AKS ini di antaranya mengidentifikasi jumlah kasus, penyebab, tata kelola yang sedang diterapkan, tingkat efektivitas serta kendala yang terjadi, kemudian merumuskan solusi terhadap permasalahan yang dibahas pada audit kasus stunting di tiap daerah, dan diakhiri dengan evaluasi hasil tindak lanjut yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi tindakan/penanganan yang tepat pada kasus stunting.
Dalam AKS Semester II
Tahun 2022 ini, Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut menjadi
lokus atau lokasi kajian tim pakar dan tim teknis, dengan melibatkan 1 calon
pengantin (catin), 3 ibu hamil, 1 ibu nifas, dan 3 bayi bawah dua tahun
(baduta).
"Kalau menurut saya
T-nya dua, (jadi) TTOSS (jadi) T-nya temukan dan tandai, nah ternyata efektif
loh dengan tandai ini, jadi kita membuat stiker, setelah diluncurkannya TOSS
(atau) Temukan Tandai Obati Sayangi yang Stunting, maka di situlah bergerak
seluruh stakeholder, sehingga Kabupaten Garut di awal-awal tahun diundang oleh
BKKBN Provinsi Jawa Barat untuk menjadi keynote speaker di sana, jadi
(dianggapnya) Best Practice," ujar Yayan dalam sambutannya.
Selain itu, imbuh Yayan,
keseriusan Pemkab Garut juga ditunjukan dengan menganggarkan pemberian makanan
tambahan dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Garut Tahun 2022 sekitar 6 miliar rupiah.
"Dan itu sudah
disebarluaskan pengadaannya, ditambah dengan motor delivery (jadi) ada motor
yang dimodif belakangnya seperti box jiga tukang es krimnya, ada
(tulisan) TOSS di sana dan semua itu dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab
oleh seluruh stakeholder yang ada di Pemerintah Kabupaten Garut, saling
bahu-membahu, saling dukung mendukung," imbuhnya.
Akan tetapi, guna
memudahkan intervensi bagi Balita stunting tadi, pihaknya juga membuat stiker
berisi nama, alamat, dan nama orang tua dari balita tersebut, kemudian di
tempel di masing-masing rumah.
Ia mengungkapkan jika Pemkab Garut tidak main-main dalam intervensi stunting
ini, oleh karena itu banyak kebijakan dan program yang dilakukan, guna mencapai
target angka stunting di tahun 2024 berada di angka kurang dari 14%.
Sementara itu, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat, Samsul Hadi, menuturkan jika dalam diseminasi AKS ini dipaparkan hasil audit dari tim pakar yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang yang diaudit. Dari hasil tersebut muncul sebuah rekomendasi yang bisa dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Garut.
"Nah kalau harapan, mudah-mudahan dengan rekomendasi dari para pakar ini, bisa ditindaklanjuti oleh masing-masing dinas instansi berdasarkan instruksi, mungkin nanti rekomendasi ini dibuatkan secara tertulis, disampaikan kepada Bapak Wakil Bupati," ujar Yayan.
Diharapkan dengan rekomendasi ini, Wakil Bupati sebagaibKeua
TPPS bisa menindaklanjuti dengan memberikan instruksi secara tertulis kepada
dinas-dinas terkait yang disampaikan oleh tim pakar,sehingga SKPD
melakukan intervensi yang konkret dan teknis.
Sementara itu, salah satu
tim pakar untuk AKS ini juga salah seorang Psikolog Klinis, Dinda Setiadewi,
mengungkapkan jika tujuan dari AKS ini guna mewujudkan Kabupaten Garut zero new
stunting hingga menurunkan prevalensi angka stunting di Kabupaten Garut.
Berdasarkan hasil kajian tim pakar, Dinda memaparkan ada salah
satu objek yang memerlukan tindakan segera, yakni seorang baduta yang mengalami
stunting disertai penyakit penyerta.
"Yang paling utama
yang tadi harus kita lakukan itu adalah mungkin harus punya tindakan segera
terutama kalau misalnya untuk baduta yang ada penyakit sertaan, itu juga yang
paling urgensi yang harus segera ditindaklanjuti tentunya ya agar tidak
menghambat pertumbuhannya," papar Dinda.
Ia berharap apa yang telah
direkomendasikan oleh pihaknya bisa ditindaklanjuti dan bisa diimplementasikan
di lapangan oleh Pemkab Garut.
"(Untuk penilaian AKS
ini) tidak hanya perilaku sehari-hari, kalau perilaku itu kan kaitannya dengan
kebiasaan dia sehari-hari, tapi juga dari status kesehatannya juga, status
gizi, status psikologisnya, dan tentu untuk bisa mengubah ketiga hal tersebut
perlu dilihat juga dari pola perilakunya," tandasnya.